KPK Usut Alasan Pihak Swasta Punya Akses ke Internal BPK di Kasus Muara Enim

KPK mendalami keterlibatan pihak swasta nan diduga menjadi perantara suap dalam kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

Penyidik konsentrasi menelusuri gimana oknum swasta tersebut bisa mempunyai akses masuk dan memengaruhi keputusan di internal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Nah ini juga kami bakal dalami ya peran dari pihak swasta ini kenapa bisa mempunyai akses masuk ke BPK, kenapa bisa jadi jembatan alias perantara kepada internal BPK untuk kemudian melakukan pengubahan hasil audit nan dilakukan BPK di Pemkab Muara Enim," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/6).

Budi menjelaskan bahwa interogator bakal mengurai hubungan, motif, serta keterkaitan oknum swasta tersebut dengan pihak-pihak di dalam BPK hingga bisa mempunyai pengaruh nan kuat untuk mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan finansial daerah.

"Nah kelak kita bakal lihat simpulnya ini seperti apa pihak swasta ini ya kenapa punya akses nan cukup kuat ya ke internal BPK kaitannya dengan siapa dengan apa ya dan mengapanya, nah ini tentu jadi materi nan tetap bakal terus didalami oleh penyidik," urai Budi.

Kasus ini berasal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK mengenai dua klaster korupsi nan menjerat mantan Bupati Muara Enim Edison, pejabat kedinasan, serta pihak pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan.

Klaster pertama berangkaian dengan suap pengondisian temuan audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK TA 2025 nan melampaui pemisah materialitas, sedangkan klaster kedua menyangkut suap pengadaan proyek smartboard di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan sejumlah tersangka di antaranya Bupati Edison, Sekretaris Disdikbud Abi Nurwardani, Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel Titin Rita Lestari, serta Augusz Dewanggara selaku pihak swasta nan menjadi jembatan suap.

Dari hasil operasi tersebut, tim campuran KPK dan Kortas Tipikor Polri menyita total peralatan bukti duit tunai serta aset senilai Rp1,9 miliar nan diduga disamarkan pelaku menggunakan rekening penampung (nominee).