KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 774 Miliar, Ini Alasannya

Kebutuhan terbesar berada pada kegunaan Informasi dan Data nan mencapai Rp 376,84 miliar. Namun, dalam pagu 2027 baru tersedia Rp 58,4 miliar.

“Tambahan ini juga sangat krusial untuk memastikan teknologi nan digunakan dalam penyelenggaraan tugas, seperti penanganan perkara melalui penguatan kajian digital forensik, serta menjamin keberlanjutan jasa sistem antikorupsi terpadu berbasis digital agar tetap andal dan terkoneksi secara aman,” katanya.

Sementara kebutuhan Pencegahan dan Monitoring mencapai Rp 101,46 miliar, tetapi baru dialokasikan Rp 12,78 miliar.

Setyo Budiyanto mengatakan, KPK juga memerlukan tambahan Rp 61 miliar untuk penindakan dan eksekusi, Rp 56,99 miliar untuk pendidikan dan peran serta masyarakat, Rp 36,68 miliar untuk pencegahan dan monitoring, serta Rp 57,39 miliar untuk koordinasi dan supervisi.

“Koordinasi dan supervisi adalah perpanjangan tangan dalam mengawal integritas di seluruh pelosok negeri, provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.

“Tambahan ini menjadi tembok krusial untuk menjaga kehadiran KPK di daerah-daerah serta memperkuat sinergi penegakan norma secara nasional,” tambahnya.

Selain itu, Setyo Budiyanto mengusulkan tambahan Rp 91,66 miliar untuk mendukung program prioritas nasional dan pemenuhan info parameter pembangunan nasional. Sebanyak Rp 50 miliar di antaranya untuk mendukung Survei Penilaian Integritas (SPI).

Setyo Budiyanto juga melaporkan realisasi anggaran 2026 hingga 26 Agustus mencapai Rp 1,033 triliun alias 73,4 persen dari pagu. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 264,25 miliar alias 166 persen.

Setyo Budiyanto berambisi Komisi III DPR RI memperjuangkan tambahan anggaran tersebut dalam pembahasan RKA-KL 2027.

“Melalui forum nan terhormat ini, kami memohon support Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI agar kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 774,31 miliar dapat diperjuangkan pemenuhannya dalam pembahasan RKA-KL tahun anggaran 2027,” tandasnya.