KPK Lakukan Kajian Terkait Program Sekolah Rakyat

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian untuk mendukung Sekolah Rakyat, program nan diinisiasi Pemerintah Indonesia dengan penanggung jawab Menteri Sosial.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi mengenai pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat nan menuai polemik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai corak support pada program Sekolah Rakyat nan merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan tertulis, Senin (4/5).

Budi menuturkan kajian tersebut bermaksud untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan program tersebut, termasuk pada area pengadaan peralatan dan jasa (PBJ).

Dengan begitu, terang dia, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses melangkah secara cermat, transparan, dan akuntabel.

Budi menambahkan penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ tetap mempunyai tingkat kerawanan nan relatif tinggi.

"Beberapa modus nan sering dilakukan, seperti, rencana pengadaan nan diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan nan kerap berada di circle pemangku kepentingan," ujarnya.

Terlebih, lanjut Budi, info penindakan KPK tahun 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berangkaian dengan pengadaan. Modus perkara itu menjadi terbesar kedua setelah suap alias gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.

Budi memastikan lembaganya terus memperkuat pemantauan melalui beragam instrumen pencegahan, satu di antaranya melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial menunjukkan dinamika nan perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, alias berada pada kategori "waspada".

Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kementerian Sosial hanya berada di nomor 67,66. Sementara di area nan sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper alias Ahli tetap memberikan nilai rendah ialah 69,94.

"Melalui pemantauan dan pengawasan ini, KPK mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem nan mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas," ucap Budi.

"Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian krusial dalam mengawal tata kelola pemerintahan nan bersih dan transparan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memberikan penjelasan mengenai polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat nan mencapai Rp27 miliar.

Anggaran itu menjadi sorotan publik lantaran muncul dugaan nilai sepatu Sekolah Rakyat itu menyentuh nomor Rp700 ribu per pasang.

Gus Ipul menjelaskan nomor itu hanya perencanaan awal dan belum final. Menurutnya, anggaran nan direncanakan bakal melalui proses pengadaan nan transparan.

"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan kelak tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan kelak hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya, Minggu (3/5).

Sementara itu, pemilik brand sepatu lokal Stradenine asal Surabaya, Reynaldi Daud, memberikan penjelasan setelah foto produknya dikaitkan dengan program Sekolah Rakyat.

Melalui akun media sosial X, @reynaldi_daud, dia menegaskan pihaknya tidak pernah terlibat dalam proyek pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. CNNIndonesia.com telah mendapat izin untuk mengutip postingannya tersebut.

"Foto produk nan beredar di pemberitaan memang merupakan salah satu tulisan kami, dengan nilai Rp179.900. Stradenine tidak pernah terlibat, mengetahui, alias menerima pesanan secara langsung dalam pengadaan sepatu nan sedang diberitakan," kata Reynaldi.

(ryn/fra)

Add