KPK Geledah Dinas PUPR dan Setda Muara Enim, Sita Sejumlah Dokumen

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah arsip usai menggeledah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, dan ruangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, Rabu (9/9/2026) kemarin.

"Dalam penggeledahan pada 9 September 2026 tersebut, interogator mengamankan sejumlah arsip mengenai penyelenggaraan pekerjaan dan beberapa peralatan bukti elektronik lainnya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (10/90/2026).

Budi Prasetyo mengatakan, interogator bakal menganalisis alias menelaah setiap peralatan bukti tersebut untuk mengungkap kasus dugaan suap mengenai pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Kasus tersebut bermulai saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 7 dan 8 Juni 2026 dan mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim Edison.

Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan suap mengenai pengadaan peralatan dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025–2026.

Keempat tersangka tersebut adalah Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi nan merupakan keponakan Edison.

KPK kemudian menggelar OTT lanjutan pada 10 Juni 2026 dan mengamankan aparatur sipil negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pada 11 Juni 2026, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan suap pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Kelima tersangka tersebut adalah Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika Nur Alawi, pihak swasta Augusz Dewanggara, serta ASN BPK RI Titin Rita Lestari.

Augusz diduga pernah menjadi staf mahir Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, sedangkan Titin pernah menjabat Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.

KPK pada 13–14 Juli 2026 menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah peralatan bukti elektronik. Bobby kemudian diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada 16 Juli 2026.