KPAI Desak Pemerintah Jamin Hak Pendidikan Anak dengan HIV/AIDS

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah menjamin kewenangan anak nan hidup dengan HIV/AIDS untuk tetap memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi. Menurut KPAI, anak dengan HIV/AIDS merupakan korban nan kudu dilindungi, sehingga kewenangan atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan wajib dipenuhi sesuai petunjuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan setiap anak, termasuk nan hidup dengan HIV/AIDS, berkuasa untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari segala corak diskriminasi.

“Kepentingan terbaik bagi anak kudu menjadi prioritas utama. Anak dengan HIV/AIDS adalah korban nan kudu dilindungi, bukan disalahkan alias dikucilkan,” kata Aris, dikutip Sabtu (25/7/2026).

Aris menyebut pemerintah wajib memastikan seluruh anak dengan HIV/AIDS tetap dapat mengakses pendidikan tanpa perlakuan diskriminatif. Selain itu, mereka juga kudu memperoleh jasa kesehatan nan memadai, termasuk akses terhadap pengobatan antiretroviral (ARV), jasa kesehatan ramah anak, serta support psikososial.

“Hak anak atas kesehatan dan pendidikan kudu dijamin. Pemerintah wajib memastikan seluruh anak memperoleh akses pengobatan antiretroviral (ARV), jasa kesehatan nan ramah anak, support psikososial, serta tetap dapat berguru tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Selain menjamin akses pendidikan, KPAI juga mengingatkan pentingnya melindungi anak dengan HIV/AIDS dari stigma dan perundungan. Aris menekankan identitas anak nan hidup dengan HIV kudu dirahasiakan agar tidak memicu diskriminasi maupun pelabelan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

“Identitas anak nan hidup dengan HIV kudu dirahasiakan. Media, masyarakat, sekolah, dan semua pihak kudu menghindari penyebaran info nan dapat mengarah pada identifikasi maupun pelabelan terhadap anak,” ucap Aris.