Kongres Bahasa Daerah 2026 Jadi Upaya Nyata Cegah Kepunahan Bahasa Ibu

Kongres Bahasa Daerah 2026 di Jayapur(Dok. Badan Bahasa)

KONGRES Bahasa Daerah 2026 resmi digelar di Jayapura, Papua, pada Selasa (20/10). Pertemuan ini menekankan pentingnya penguatan kebijakan pemerintah wilayah dan pewarisan bahasa antargenerasi guna menjaga keberlangsungan bahasa wilayah di tengah ancaman kepunahan.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, mengungkapkan bahwa kongres ini merupakan respons atas melemahnya pewarisan bahasa dari generasi tua ke generasi muda. Ia mengingatkan bahwa berasas UU Nomor 23 Tahun 2014, pelindungan bahasa dan sastra wilayah adalah tanggung jawab pemerintah daerah.

“Pelindungan bahasa daerah tidak boleh berakhir pada komitmen, tetapi kudu diwujudkan dalam kebijakan dan praktik nyata. Bahasa wilayah perlu terus digunakan dan diwariskan sebagai identitas bangsa,” ujar Hafidz dalam keterangannya, Kamis (22/10).

Sejak 2022, Badan Bahasa telah menjalankan program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) nan sekarang mencakup 120 bahasa. Pada tahun kelima pelaksanaannya di 2026, pemerintah bakal mengevaluasi akibat program tersebut terhadap laju kepunahan bahasa serta minat generasi muda dalam menggunakannya.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menambahkan bahwa penggunaan bahasa ibu di kelas awal sangat mendukung literasi membaca dan numerasi murid. Sementara itu, Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Akmal Malik, menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor nan melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas, bukan sekadar mengandalkan pendanaan.

Dalam sesi berbagi praktik baik, perwakilan dari Bali dan Sulawesi Selatan memaparkan keberhasilan mereka. Bali menonjolkan penggunaan aksara di ruang publik dan teknologi digital, sementara Sulawesi Selatan konsentrasi pada digitalisasi bahasa wilayah dan training pembimbing untuk pembelajaran kontekstual.

Kongres ini juga menghadirkan obrolan panel nan mengkaji pokok pikiran pelindungan bahasa berasas tipologi wilayah. Hasil dari pembahasan ini bakal dirumuskan menjadi rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan wilayah dalam menjaga kekayaan bahasa nusantara secara berkelanjutan. (RO/Z-10)