Kongres AS Restui "Bom Raksasa" ke Rusia

Jakarta, CNBC Indonesia - Kongres Amerika Serikat (AS) memberikan satu kemenangan terakhir bagi Presiden Donald Trump menjelang pemilihan paruh waktu. Mereka resmi meloloskan rancangan undang-undang (RUU) hukuman besar-besaran terhadap Rusia, nan diperingatkan oleh para kritikus bakal memberi Trump kekuasaan baru untuk memberlakukan tarif sapu jagat nan dapat mengguncang ekonomi.

Mengutip CNN, Kamis (17/9/2026), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada hari Rabu memberikan persetujuan akhir untuk RUU hukuman Rusia nan didedikasikan atas nama mendiang Senator Lindsey Graham. Hasil pemungutan bunyi akhir menunjukkan perolehan 262-159, dengan puluhan politisi dari Partai Demokrat secara mengejutkan turut memberikan bunyi dukungan. RUU ini selanjutnya bakal langsung diserahkan ke meja Trump untuk ditandatangani.

Sebagian besar personil parlemen Partai Republik mendukung beleid tersebut. Namun, menurut sumber nan mengetahui obrolan itu, nyaris selusin personil Republik secara tertutup telah melobi para pemimpin partai dalam beberapa hari terakhir untuk mencabut kewenangan tarif baru nan tertuang di dalamnya. Mereka cemas manuver ini bakal semakin meningkatkan harga-harga tepat sebelum pemilu. Sayangnya, Ketua DPR Mike Johnson dan tim kepemimpinannya menolak keras usulan perubahan tersebut.

Berdasarkan otoritas tarif baru dalam undang-undang tersebut, pemerintahan Trump kelak bisa mengenakan pungutan hingga 100% pada negara-negara nan membeli minyak dan gas Rusia, termasuk China dan India. Otoritas gila-gilaan ini dinilai oleh para kritikus dapat memberikan guncangan masif bagi perekonomian global.

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, nantinya nan bakal menentukan tingkat tarif akhir. Namun, perihal ini tidak meredakan kekhawatiran dari Demokrat nan menyuarakan protes secara publik, maupun Republik nan ketakutan secara tertutup. Di sisi lain, para pendukung RUU di kedua belah pihak memihak bahwa otoritas tarif tersebut terbatas dan dirancang dengan hati-hati, sehingga ketakutan bakal besarnya kekuasaan presiden pada masalah perdagangan tidak berdasar.

Sebagai informasi, RUU ini pertama kali diperkenalkan pada April 2025 melalui perundingan panjang nan dipimpin oleh Graham demi mendapatkan restu Gedung Putih. Penampilan publik terakhir Graham, tepat sehari sebelum dia meninggal dunia, adalah di Ukraina saat dia berdiri di depan tank di jalanan Kyiv untuk mengumumkan bahwa Trump bakal mendukung RUU tersebut.

Pemungutan bunyi ini pada akhirnya menjadi dilema berat bagi banyak kader Demokrat. Mayoritas dari mereka sejatinya sangat mau mendukung paket nan memberikan hukuman wajib kepada pejabat tinggi pemerintah Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, para oligarki, BUMN, hingga perusahaan asing nan mendukung pedoman industri pertahanan Rusia.

Namun, perihal ini memicu ketegangan internal nan dalam. Tokoh sekutu Ukraina sekaligus Perwakilan senior Maryland, Steny Hoyer, justru dengan berapi-api memihak RUU nan ditentang oleh pimpinannya sendiri. Sehari sebelumnya, sepasang kader sentris Demokrat apalagi nekat menentang pemimpin mereka demi membantu Republik membawa RUU ini ke lantai paripurna saat bunyi GOP kurang.

Senat sendiri telah mengesahkan RUU ini dalam pemungutan bunyi bipartisan nan luas pada Agustus lalu. Senator Richard Blumenthal, sponsor utama RUU tersebut dari Demokrat di Senat, menyatakan harapannya agar DPR menyadari tanggung jawab besar mereka.

"Ada urgensi di sini. Dalam pertemuan terakhir saya dengan Presiden Zelensky, dia bersikeras agar kita mengesahkan RUU hukuman Rusia," ungkapnya.

Namun, Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries dengan tegas mengumumkan penolakannya terhadap RUU tersebut lantaran memprotes masuknya otoritas tarif tambahan.

"Mengapa di bumi ini Kongres bakal memberi presiden ini otoritas tambahan untuk mendatangkan kerugian ekonomi semacam itu pada rakyat Amerika?" ucap Jeffries.

Trio politikus senior Demokrat nan duduk di pucuk ketua komite urusan luar negeri dan perdagangan-Gregory Meeks, Richard Neal, dan Don Beyer-juga memperingatkan bahwa RUU tersebut bakal membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan.

"RUU ini bakal secara dramatis memperluas otoritas tarif presiden namun kandas mewajibkan hukuman terhadap Rusia, nan keduanya tidak dapat diterima," tegasnya.

"Kelemahan ini bakal meningkatkan harga-harga bagi rakyat Amerika sekaligus merusak support untuk Ukraina dalam jangka panjang."

(tps/sef) [Gambas:Video CNBC]