Kondom Hilang Buat Pening Satu Negara, Pemerintah Was-Was

Jakarta, CNBC Indonesia - Sistem family berencana nan selama puluhan tahun dipuji bumi sekarang justru membikin Bangladesh pening. Negara berpenduduk sekitar 170 juta jiwa itu mengalami krisis kontrasepsi parah setelah stok kondom hingga pil KB di beragam klinik pemerintah lenyap selama berbulan-bulan.

Kondisi ini memicu kekhawatiran pemerintah. Terutama soal meningkatnya kehamilan tidak direncanakan di salah satu negara terpadat di bumi tersebut.

Perlu diketahui, selama ini Bangladesh dikenal sukses menekan nomor kelahiran lewat program family berencana garang sejak 1970-an. Pemerintah mengerahkan petugas lapangan untuk mendatangi rumah penduduk membawa kondom, pil KB, hingga edukasi soal jarak kelahiran.

Namun sekarang sistem tersebut goyah akibat masalah pengadaan dan gangguan administrasi. Hal ini membikin stok perangkat kontrasepsi menipis di nyaris sepertiga distrik di negara itu.

"Kami tidak mempunyai persediaan kondom selama empat hingga lima bulan terakhir," kata petugas family berencana di Kompleks Kesehatan Savar Upazila Dhaka, Ahmed Bin Sultan, seperti dikutip AFP, Rabu (13/5/2026).

"Kami terus meminta penduduk membeli sendiri di apotek," tambahnya.

Klinik pemerintah nan selama ini menyediakan jasa KB cuma-cuma bagi masyarakat miskin sekarang kesulitan beraksi normal. Bin Sultan mengatakan dia kudu melayani sekitar 100 ribu masyarakat di Savar, area padat pekerja industri garmen.

Data pemerintah Bangladesh pada Mei menunjukkan kondom, pil KB oral, pil kontrasepsi darurat, IUD, hingga kontrasepsi suntik tidak tersedia di sekitar sepertiga dari 64 distrik di negara tersebut. Sementara stok di wilayah lain juga mulai menipis.

Pakar kesehatan masyarakat Be-Nazir Ahmed menyebut krisis ini merupakan buntut jelek salah urus pemerintah. Ia menilai masalah tidak hanya terjadi pada kontrasepsi, tetapi juga jasa kesehatan lain.

"Wabah campak, kekurangan vaksin rabies, dan sekarang krisis komoditas family berencana adalah hasil dari salah urus," katanya.

Bangladesh sendiri tengah menghadapi pandemi balang nan telah menewaskan sekitar 400 anak sejak pertengahan Maret. Para peneliti memperingatkan krisis kontrasepsi dapat membalikkan kemajuan pengendalian populasi nan dibangun selama puluhan tahun.

Pada 1975, tingkat kesuburan total Bangladesh mencapai 6,3 anak per perempuan. Angka itu turun menjadi 3,0 dalam 30 tahun dan menyentuh 2,3 pada 2022. Namun sekarang kembali naik menjadi 2,4 berasas info PBB.

Pejabat pemerintah menyebut keterlambatan pengadaan perangkat kontrasepsi semakin parah setelah gejolak politik 2024 nan menggulingkan pemerintahan otokratis negara tersebut. Sumber pemerintah itu menyebut ada "kemunduran administratif".

"Kami kandas mendapatkan komoditas pengendalian kelahiran pada 2024 lantaran kemunduran administratif," ujar seorang pejabat senior nan enggan disebutkan namanya.

"Dari 2024 hingga 2026, kami juga kandas meyakinkan pemerintah bahwa kekurangan ini sudah berada di level kritis," tambahnya.

(tfa/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]