Komnas Haji Minta Wacana War Tiket Jemaah Dikaji Lagi, Beri Sejumlah Catatan

Komnas Haji meminta wacana war tiket haji nan disampaikan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dikaji lebih mendalam. Komnas Haji memberikan sejumlah catatan agar penyelenggaraan haji komplit untuk ibadah jemaah haji.

"Saya kira untuk saat ini belum ideal dan belum mendapat alias belum menjadi momentum nan tepat begitu ya. Kenapa? Kalau kita bayangkan ticket war itu adalah berebut tiket seperti halnya tiket konser begitu ya, tiket entertain alias acara-acara olahraga, saya kira pendapat ini perlu disempurnakan dan mempertimbangkan beberapa hal," kata Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Mustolih menilai war tiket haji butuh hubungan internet, sehingga apakah nantinya sistem war tiket bakal menguntungkan calon jemaah haji di perkotaan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 juga dinilai belum kompatibel untuk sistem war tiket lantaran belum diatur secara lengkap.

"Nah berikutnya adalah kebanyakan dari jemaah kita kan sebagian besar tetap lansia dan kemudian keahlian menggunakan IT juga sangat terbatas dengan pendidikan juga menengah ke bawah," ujarnya.

Posisi Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai pihak penyalur jemaah haji. Sementara itu kan kapabilitas di Arab Saudi terbatas, oleh karena itu Arab Saudi memberlakukan sistem kuota kepada negara-negara pengirim jemaah.

"Kenapa kemudian terjadi antrean panjang gitu ya, lantaran memang namanya haji itu kan dilaksanakan di tempat tertentu dan di waktu tertentu, waktunya kapan? Waktunya adalah di bulan haji tidak bisa dilakukan di bulan-bulan lain, kemudian tempatnya juga tertentu," ucap Mustolih.

Permasalahan kuota haji bukan hanya dialami Indonesia, namun juga negara-negara muslim besar lainnya termasuk Arab Saudi. Mustolih mencontohkan Malaysia, namun negeri jiran itu tidak melakukan war tiket.

"Nah lantaran itu saya kira buahpikiran tiket war tadi itu saya kira perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif gitu ya. Karena memang dan kemudian mempertimbangkan juga gimana dengan jemaah haji nan saat ini jumlannya 5,7 juta begitu ya, nan sudah antre sudah bayar gitu ya itu dengan adanya tiket war itu juga perlu dipertimbangkan juga. Kemudian jika ada tiket war berfaedah kan dia daftar langsung berangkat juga berfaedah biayanya lebih besar lah," sebutnya.

Mustolih mengedepankan wacana Indonesia bermusyawarah dengan negara-negara nan mendapatkan kuota jemaah haji namun penyerapannya tak maksimal. Indonesia dinilai dapat menggunakan kesempatan itu untuk jemaah haji Tanah Air.

"Satu perihal nan sebetulnya begini, wacana nan dimuncul itu adalah gimana jika Indonesia ini melakukan lobby kepada negara-negara nan diberikan kuota jemaah haji oleh Saudi tapi kemudian tidak terserap secara maksimal. Biasanya negara-negara nan kebanyakan penduduknya itu non muslim alias masyarakat muslimnya itu minoritas, Singapura, negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, itu kan mereka diberikan kuota tapi kan tidak optimal. Dulu sempat ada wacana bahwa gimana jika Indonesia mengkoordinasi lobby negara-negara tersebut untuk melimpahkan porsi nan tidak terserap kepada negara kita," imbuhnya.

Kemenhaj diketahui tengah mengkaji wacana sistem 'war tiket' ibadah haji tanpa kudu mengantre. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Azhar Prabowo memastikan calon jemaah nan sudah mengantre bakal tetap diprioritaskan berangkat ke Tanah Suci.

"Prioritasnya duluan untuk nan sudah ngantre. nan sudah antre tetap nan pertama dan utama," kata Dahnil kepada wartawan, Minggu (12/4).

(rfs/imk)