Mendagri Dorong Pemda Terdampak Karhutla Segera Gunakan Anggaran Penanganan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah wilayah (pemda) mempercepat penggunaan anggaran penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla), sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar tidak muncul titik kebakaran baru.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring dari Jakarta, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyalurkan support anggaran sebesar Rp760 miliar kepada 7 provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak musibah karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Bantuan tersebut diberikan kepada masing-masing wilayah sesuai dengan tingkat keparahan dampaknya.

“Kami sudah menerbitkan surat info Bapak untuk kecepatan penggunaan lantaran sekarang ini nan krusial adalah kecepatan. Jadi agar tidak tertahan uangnya sembari kami turunkan juga tim dari Itjen dan dari [Direktorat Jenderal Bina] Keuangan Daerah untuk mendampingi,” ujarnya.

Ia menekankan, anggaran tersebut perlu segera dimanfaatkan untuk mendukung pengadaan kebutuhan penanganan karhutla serta mobilisasi masyarakat dan relawan. Langkah ini juga perlu dibarengi pendampingan agar penggunaan anggaran melangkah sigap dan tepat.

Selain penanganan kebakaran nan sudah terjadi, Mendagri menegaskan pentingnya mencegah munculnya kebakaran baru. Ia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 nan mengatur larangan pembakaran dalam kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat.

“Jadi di masa saat-saat ini tidak boleh ada pembakaran dan kami memandang dari Perda-Perda nan ada, ada delapan wilayah nan kami minta untuk mengubah Perdanya [agar sesuai dengan Inpres],” tegasnya.

Menurutnya, penyesuaian izin wilayah diperlukan agar tidak terdapat celah pembakaran, termasuk nan dilakukan dengan argumen kearifan lokal selama masa kedaruratan. Delapan wilayah tersebut diminta menyesuaikan ketentuan dalam peraturan daerahnya dengan kebijakan penanganan karhutla.

“Nanti jika sudah terkendali baru mungkin bisa dievaluasi lagi,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menambahkan, pemerintah juga terus melakukan pendampingan terhadap wilayah dalam penanganan musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan tersebut mencakup support anggaran, pemenuhan kebutuhan masyarakat, hingga percepatan pelayanan manajemen bagi masyarakat terdampak.