Komisi XIII Minta Anggaran Banpres Diperkuat Agar Lebih Dirasakan Rakyat

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara mendorong penguatan support anggaran untuk program support presiden (banpres) nan dikelola Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Menurutnya, program support nan langsung menyentuh masyarakat perlu mendapat perhatian lebih dalam perencanaan anggaran agar kehadiran negara dan Presiden dapat semakin dirasakan oleh rakyat.

Hal itu disampaikan Dewi dalam rapat Komisi XIII membahas anggaran dengan Kementerian Sekretariat Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

“Ada program-program Presiden nan dilakukan dan dilaksanakan berasas permohonan support dari masyarakat mengenai banyak hal. Dan ini juga perlu tentunya mendukung gimana program Banpres itu ada di Kementerian Sekretariat Negara nan belum tergambar,” ungkap Dewi.

Dewi mengatakan program-program nan langsung berangkaian dengan kebutuhan masyarakat tersebut krusial untuk diperkuat. Menurutnya, keberadaan Presiden nan dibutuhkan masyarakat juga kudu diwujudkan melalui program-program kerakyatan nan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

“Tapi kami berambisi bahwa selaras juga dengan gimana pentingnya itu bapak Presiden kehadirannya nan dibutuhkan rakyat itu juga bisa mendatangkan program-program kerakyatan, agar itu juga menjadi perhatian dan dasar,” tuturnya.

Ia menilai andaikan program support masyarakat hanya tersebar di beragam kementerian dan lembaga, maka konsentrasi support nan secara langsung merepresentasikan kehadiran Presiden berpotensi menjadi kurang terasa di tengah masyarakat.

“Sehingga lantaran jika itu tersebar hanya pada kementerian-kementerian saja, maka focusingnya itu untuk gimana kita merasakan rakyat itu bisa mengharapkan betul-betul support Presiden itu sampai secara langsung, menjadi lebih dirasakan,” jelas Dewi.

Karena itu, Dewi meminta agar program support presiden turut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan anggaran Kemensetneg, khususnya pada program support manajemen.

“Ini nan menjadi dasar agar tentunya ada penganggaran di dalam program support manajemen daripada Kemensetneg,” ucap Dewi.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro pun membenarkan bahwa Kemensetneg mengelola biaya support kepresidenan nan ditujukan untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat.

“Kemudian tentang Banpres Ibu Dewi tadi sampaikan. Betul kami di Setneg mengelola biaya support kepresidenan dan tentu biaya ini diperuntukkan untuk program-program nan berangkaian dengan kepentingan masyarakat langsung,” ujarnya.

Juri menjelaskan support tersebut dapat diberikan melalui sistem pengajuan dari masyarakat maupun berasas pengarahan langsung Presiden kepada golongan masyarakat nan dinilai memerlukan bantuan.

“Mekanismenya masyarakat nan memang betul-betul memerlukan support presiden bisa mengusulkan support dan juga bisa berasas pengarahan presiden untuk memberikan support kepada masyarakat tertentu nan memang membutuhkan,” kata Juri.

“Baik dari sisi support keuangan, support natura alias pembangunan-pembangunan nan memang diperlukan di masyarakat kita,” sambungnya.

Menurutnya, penggunaan biaya support kepresidenan sepenuhnya dilakukan berasas pengarahan Presiden selaku kepala negara, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat nan memerlukan support pemerintah.

“Jadi penggunaannya tentu saja berasas pengarahan dan kepentingan Bapak Presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara,” pungkasnya.