Komisi XII Soroti Polemik Data Desil, Minta Kondisi Riil Warga Diperhatikan

Wakil Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, meminta pemerintah memastikan kecermatan info penerima subsidi sebelum menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat nan masuk golongan desil 9 dan 10.

Putri menilai subsidi memang perlu diberikan secara tepat sasaran. Namun, perihal itu kudu didukung dengan pendataan kondisi ekonomi masyarakat nan jeli dan terus diperbarui.

Menurut Putri, dirinya banyak menerima laporan dari masyarakat nan merasa status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka nan sebenarnya.

Ia mencontohkan penduduk dengan penghasilan setara bayaran minimum regional (UMR), tetap tinggal di rumah kontrakan, serta menggunakan listrik berkekuatan 900 VA, tetapi justru tercatat sebagai masyarakat desil 9 alias apalagi desil 10.

“Subsidi memang kudu tepat sasaran. Tetapi kita perlu memperhatikan pendataan nan akurat. Kami banyak mendapatkan laporan ada nan gajinya UMR, tetap ngontrak, listriknya 900 VA, tapi tercatat desil 9 alias 10. Nah, ini dulu nan kudu dibenahi dengan serius,” jelas Putri dalam keterangannya, Kamis (27/8).

Putri menilai persoalan kecermatan info tersebut krusial untuk segera dibenahi andaikan pemerintah betul-betul mau menerapkan pembatasan subsidi Pertalite berasas golongan desil.

Menurutnya, status desil masyarakat tidak semestinya hanya ditentukan berasas info administratif maupun kondisi bentuk tempat tinggal. Sebab, kondisi rumah nan terlihat bagus belum tentu menunjukkan keahlian ekonomi pemilik alias penghuninya.

“Rumah tetap bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang tetap nyicil. Jadi memang perlu di survey langsung ke lapangan, jangan hanya dari mengambil info administratif alias dari tampilan bentuk rumahnya saja," katanya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI nan membidangi sektor daya dan sumber daya mineral, Putri mengaku cukup sering mendengar keluhan serupa dari masyarakat di wilayah pemilihannya.

Ia mengatakan persoalan info desil tidak hanya berangkaian dengan rencana pembatasan pembelian Pertalite. Ketidakakuratan info juga berpotensi berakibat terhadap akses masyarakat terhadap program support sosial (bansos).

Putri menyoroti adanya masyarakat nan mengaku status desilnya berubah setelah bertahun-tahun tidak diperbarui. Perubahan tersebut kemudian dapat berujung pada pencabutan bansos nan sebelumnya diterima.

“Ada nan datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini nan saya kira kudu jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan nan niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat," ujar Putri.

“Kami juga berambisi ada kanal nan jelas bagi penduduk nan merasa datanya keliru, sehingga bisa segera diperbaiki dengan sigap sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik,” lanjutnya.

Sebelumnya, pemerintah mengangkat kembali rencana pembatasan konsumen BBM bersubsidi Pertalite. Masyarakat bisa nan termasuk dalam desil 9-10 berpotensi tidak boleh membeli BBM tersebut.

Hal tersebut merupakan hasil rapat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hari ini, Selasa (11/8).

Purbaya mengatakan pembatasan konsumsi Pertalite itu bakal dilakukan berjenjang dalam beberapa bulan ke depan, meskipun tidak menjelaskan dengan pasti lantaran tetap dalam proses pembahasan.

“Tadi kita membahas kemungkinan penerapan pembatasan subsidi Pertalite untuk nan tingkat atas, mungkin nan kuartil 9-10, agar nanti, bukan sekarang, ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap,” ungkapnya kepada awak media di instansi Kemenkeu, Selasa (11/8).