Komisi XI Minta Pengganti Perry Harus Jaga Independensi BI

Perry Warjiyo(ANTARA)

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Marwan Jafar meminta figur nan ditunjuk sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif pengganti Perry Warjiyo kudu berkomitmen penuh menjaga independensi bank sentral.

Seperti diberitakan, Bank Indonesia telah mengumumkan pengunduran Perry Warjiyo dari kedudukan Gubernur BI, kemarin, lantaran argumen pribadi. Saat ini, ketua sementara BI diemban oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti.

"Keputusan Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri kudu dihormati. Siapa pun nan terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia kudu bisa menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang,” ujar Marwan dalam keterangan nan dikutip, Selasa (28/7).

Menurutnya, independensi Bank Indonesia bukan sekadar prinsip kelembagaan, tetapi prasyarat agar kebijakan moneter dapat diambil secara objektif.

Politisi dari Fraksi PKB ini mengingatkan bahwa independensi Bank Indonesia merupakan petunjuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Independensi ini untuk memastikan setiap kebijakan moneter diambil secara objektif demi stabilitas ekonomi nasional, bukan didorong kepentingan politik jangka pendek.

“BI sebagai bank sentral mempunyai peran vital untuk memastikan pengelolaan moneter dikelola secara ahli demi stabilitas ekonomi sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi dicapai secara berkualitas,” ujarnya.

Menurutnya, kegagalan menjaga kredibilitas dan independensi bank sentral berisiko memicu volatilitas pasar keuangan, menekan nilai tukar rupiah, hingga menggerus kepercayaan penanammodal global. Oleh lantaran itu, proses seleksi pengganti definitif kudu mengedepankan aspek integritas, profesionalisme, dan kompetensi nan mumpuni.

"Karena itu, proses pemilihan gubernur definitif kudu mengedepankan profesionalisme, integritas, kompetensi, dan kepentingan nasional. Sosok nan dipilih kudu bisa menjaga kredibilitas Bank Indonesia di mata masyarakat maupun pelaku ekonomi global," tegas Marwan.

Ia berambisi transisi kepemimpinan di tubuh otoritas moneter ini dapat melangkah lancar tanpa mengganggu stabilitas sistem finansial maupun pengendalian inflasi. “Apalagi saat ini dinamika dunia nan penuh ketidakpastian kerap memicu tekanan ekonomi banyak negara berkembang,” tutupnya. (H-2)