Komisi VIII DPR Setujui Anggaran Rp4,5 Triliun untuk Pendanaan Pesantren di 2027

, BANDA ACEH, – Komisi VIII DPR RI secara resmi menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp4,5 triliun untuk pendanaan pembangunan dan pemberdayaan pesantren di seluruh Indonesia pada tahun 2027. Dana tersebut bakal dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui direktorat baru nan bakal dibentuk.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, di Banda Aceh, Rabu. Ia menjelaskan bahwa bakal ada Direktorat Pondok Pesantren (Pontren) nan secara unik menangani alokasi anggaran tersebut.

"Nanti ada Direktorat Baru (di Kemenag) ialah Direktur Pondok Pesantren (Pontren) nan sudah kita anggarkan sekitar Rp4,5 triliun untuk 2027," ujar Ansory Siregar.

Pernyataan itu disampaikan Ansory usai menghadiri rapat kerja spesifik Komisi VIII DPR RI berbareng Kanwil Kemenag Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh. Rapat nan membahas tenaga kependidikan itu berjalan di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.

Fokus pada Daerah dengan Banyak Pesantren

Ansory menegaskan, penganggaran ini bermaksud untuk menangani pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Prioritas utama bakal diberikan kepada wilayah nan mempunyai banyak tempat pendidikan Islam, seperti Aceh dan Jawa Timur.

Ia mengungkapkan kebenaran bahwa dari sekitar 1.900 pesantren di Aceh, saat ini hanya 87 pesantren nan menerima biaya operasional. Jumlah support nan diterima pun tetap tergolong kecil, berkisar antara Rp7 juta hingga Rp10 juta per tahun.

Dengan hadirnya Direktorat Jenderal (Dirjen) Pontren, diharapkan seluruh pesantren bisa mendapatkan biaya operasional nan lebih layak. "Karena pesantren dan madrasah ini adalah pendidikan pertama di Indonesia dari era kolonial. Jadi, kita kudu membantu dan mendorong pemerintah jangan main-main untuk membantu pesantren," tegas Ansory.

Alokasi untuk Operasional hingga Pembangunan Ma'had Aly

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenag, Basnang Said, merinci bahwa anggaran Rp4,5 triliun tersebut bakal digunakan untuk beragam kebutuhan vital. Fokus utamanya adalah membantu kebutuhan operasional pendidikan di pesantren.

"Tentu kelak alokasinya untuk kepentingan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) pesantren, madrasah, serta untuk kesejahteraan para guru-guru," ujar Basnang Said.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa cakupan anggaran ini tidak hanya terbatas pada support operasional. Dana tersebut juga diperuntukkan bagi pengembangan Ma'had Aly alias kampus di lingkungan pesantren, pembangunan sanitasi, hingga pembaharuan pondok pesantren.

"Kita coba mengikhtiarkan anggaran merenovasi pondok pesantren, mendirikan Ma'had Aly nan sebenarnya setara dengan perguruan tinggi IAIN alias UIN. Tapi belum ada support pembangunannya. Maka, atas anggaran Rp4,5 triliun 2027, Insyaallah 95 Ma'had Aly bisa dibangun termasuk enam di Aceh," pungkas Basnang Said.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara