Komisi V DPR Dorong Sanksi Tegas Cegah Karhutla

ilustrasi(Antara)

Komisi V DPR RI mendorong penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui sosialisasi masif kepada masyarakat serta pemberian hukuman tegas terhadap pihak nan melakukan pembakaran hutan. Langkah pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak awal dengan membangun kesadaran kolektif dan memastikan penegakan patokan melangkah efektif.

Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menilai pemahaman masyarakat mengenai ancaman api dan akibat kebakaran menjadi fondasi utama dalam mencegah terjadinya karhutla. Menurutnya, edukasi kudu menjadi prioritas pemerintah.

"Pertama-tama pemahaman sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya api, bahayanya kebakaran. Itu nomor satu," kata Boyman dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Sanksi Tegas Tanpa Pandang Bulu

Selain aspek sosialisasi, Boyman menekankan pentingnya ketegasan norma terhadap pelanggaran pembakaran lahan. Ia menyatakan bahwa hukuman tidak boleh tebang pilih, baik kepada perseorangan maupun korporasi.

“Kedua, menurut saya nan terpenting adalah hukuman tegas terhadap pelanggaran nan dikeluarkan oleh pemerintah nan melakukan pembakaran. Baik itu terhadap masyarakat biasa, maupun terhadap perusahaan," ujar politikus tersebut.

Ia menambahkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat kudu dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya sekadar menghindari pembakaran, tetapi juga aktif melakukan langkah antisipasi secara mandiri.

“Itu sanksinya nan kudu tegas dan jelas. Kalau masyarakat, menurut saya, sosialisasi terhadap bahayanya kebakaran, terhadap bahayanya dengan menggunakan pembakaran lahan, itu nan kudu selalu disampaikan terus kepada masyarakat, agar kesadaran itu tumbuh,” tutur Boyman.

Ia berambisi dengan kesadaran nan tinggi, seluruh komponen masyarakat dapat bergerak berbareng mencegah munculnya titik api di lingkungan mereka.

Kendala Peralatan dan Ketersediaan Air

Di sisi lain, Boyman mengapresiasi upaya pemerintah nan telah mengerahkan keahlian maksimal dalam menangani kebakaran nan sudah terjadi. Namun, dia mencatat tetap adanya hambatan teknis di lapangan, terutama mengenai keterbatasan peralatan pemadaman.

“Menurut saya peran pemerintah sejauh ini sudah maksimal dengan mengerahkan semua kemampuannya untuk memadamkan api. Tetapi mungkin kendalanya dari segi peralatan,” ungkapnya.

Selain peralatan, kondisi alam seperti kekeringan nan melanda sungai-sungai juga menjadi tantangan berat bagi petugas pemadam kebakaran di lapangan. Minimnya sumber air membikin proses pemadaman menjadi kurang efektif.

“Memang airnya juga di sungai-sungai untuk digunakan untuk pemadaman juga kering,” katanya.

Sebagai penutup, Boyman menegaskan bahwa penanganan karhutla memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Penguatan sarana prasarana, edukasi berkelanjutan, serta penegakan patokan nan konsisten menjadi kunci utama untuk mengurangi akibat kebakaran di wilayah-wilayah rawan.