Komisi IX soal Prabowo Mau Siapkan Ambulans Udara: Perencanaannya Harus Baik

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut baik rencana pemerintah menyediakan jasa ambulans udara untuk mempercepat pemindahan penduduk di wilayah nan susah menjangkau akomodasi kesehatan.

Namun, Charles meminta pemerintah memastikan kesiapan sarana kesehatan dan tenaga medis sebelum program tersebut dijalankan.

"Sekali lagi tentu kita menyambut baik apa pun corak tambahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya. Tetapi sekali lagi nan kudu diperhatikan adalah perencanaannya kudu dilakukan dengan baik, dengan matang sebelum program ini dijalankan. Termasuk kesiapan alat-alat kesehatannya, kesiapan tenaga kesehatannya, tenaga medisnya," kata Charles usai Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Wacana ambulans udara sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya. Pemerintah berencana menyediakan ambulans udara berupa helikopter dan pesawat mini nan dapat mendarat di lapangan rumput, pasir, hingga area terbatas.

Layanan tersebut ditujukan untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil nan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan akibat hambatan geografis dan infrastruktur. Prabowo mencontohkan tetap adanya ibu nan meninggal saat melahirkan lantaran memerlukan waktu lama untuk mencapai akomodasi kesehatan.

"Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu nan meninggal lantaran kudu menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan," kata Prabowo.

Selain ambulans udara, pemerintah juga berencana menyiapkan tim master terbang nan dapat mendatangi penduduk nan mengalami kondisi kritis maupun wilayah terdampak bencana.

Komisi IX Belum Dapat Penjelasan Kemenkes

Charles mengatakan, wacana tersebut tetap tergolong baru bagi Komisi IX DPR. Ia menyebut Kementerian Kesehatan belum pernah menyampaikan secara resmi rencana tersebut dalam rapat berbareng Komisi IX.

"Dalam rapat-rapat dengan kami di Komisi IX, kementerian mengenai ialah Kementerian Kesehatan juga belum pernah menyampaikan buahpikiran alias wacana ini. Jadi ini sesuatu nan baru saja saya dengar hari ini," ungkapnya.

Menurut Charles, DPR nantinya mempunyai peran untuk memastikan program nan dicanangkan pemerintah melangkah sesuai tujuan. Ia menyebut program baru perlu melalui proses pertimbangan dan pengawasan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru.

"Sekarang peran DPR menjadi sangat penting. Pentingnya seperti apa? Ya lantaran kita punya peran untuk bisa memastikan bahwa program nan dicanangkan bisa melangkah dengan baik dengan melakukan evaluasi, kritik terhadap program-program tersebut," tegas Charles.

Charles juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kesejahteraan tenaga kesehatan dalam menjalankan program baru.

Ia mengaku menerima banyak keluhan dari tenaga kesehatan dan tenaga medis, khususnya nan berstatus ASN di sejumlah daerah. Menurutnya, ada tenaga kesehatan nan mengeluhkan tunjangan dan insentif mereka tidak dibayarkan seperti sebelumnya.

"Ada nan dipotong 20 persen, dipotong 50 persen, apalagi ada nan sudah 7 bulan tidak mendapatkan tunjangan sama sekali," kata Charles.

"Sehingga menurut saya prioritas utama adalah memperbaiki dulu kesejahteraan teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kalau kesejahteraannya sudah baik, sembari melangkah kita perbaiki juga dan kita tambah jasa untuk masyarakat," lanjutnya.