Komisi IX DPR Kritik SPPG Tutup Sementara Dapat Insentif, BGN Bakal Dipanggil

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayan nan menyebut insentif Rp 6 juta tetap diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan bermasalah dan ditutup sementara. Charles menyebut pernyataan tersebut abnormal logika.

"Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp 6 juta per hari kepada SPPG nan ditutup sementara bukan sekadar abnormal logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan bugil terhadap logika publik," kata Charles kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).

Charles menyinggung upaya pemerintah menggencarkan efisiensi di tengah kondisi geopolitik nan tidak menentu. Ia juga membanding dengan penghasilan pembimbing honorer nan tetap memprihatinkan.

"Di satu sisi, pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, duit negara justru dihamburkan secara sadis untuk membiayai unit-unit nan sedang tidak beraksi lantaran melakukan pelanggaran," kata Charles.

"Di tengah nasib pembimbing honorer nan tetap memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda, pemerintah justru begitu murah hati memberikan 'hadiah' kepada SPPG bermasalah," sambungnya.

Legislator PDIP itu mempertanyakan gimana mungkin pihak nan lalai hingga menyebabkan keracunan justru tetap diberikan insentif. Charles menilai semestinya negara sudah bisa berhemat Rp 317 miliar.

"Bagaimana mungkin pihak nan telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik justru tetap mendapatkan guyuran Rp 6 juta setiap harinya?" kata Charles.

"Informasi nan saya terima, jumlah dapur nan telah ditutup berjumlah 3.778. Bukan 1.720 seperti nan diumumkan oleh Kepala BGN. Kalau SPPG-SPPG bermasalah itu ditutup selama 2 pekan saja, negara semestinya sudah bisa menghemat Rp 317 miliar," tambahnya.

Komisi IX DPR disebut bakal meminta penjelasan ke BGN soal insentif kepada SPPG nan ditutup sementara. Chalers menilai kudu ada pertanggungjawaban dari BGN mengenai anggaran nan diterima.

"Kami bakal meminta penjelasan dari Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran nan sangat menyita perhatian publik ini dalam rapat kerja mendatang," kata Charles.

Charles mengingatkan tujuan awal MBG untuk perbaikan gizi bukan lahan mencari keuntungan. "Tujuan dari makan bergizi cuma-cuma ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai prinsip utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen nan bobrok," imbuhnya.

Klarifikasi BGN

Dadan Hindayan sebelumnya meluruskan pernyataannya nan ramai dibicarakan di media sosial. Dadan memastikan SPPG nan dihentikan sementara operasionalnya akibat kelalaian tidak bakal menerima insentif selama masa penghentian berlangsung.

Kelalaian nan dimaksud mencakup beragam aspek, mulai dari kondisi dapur nan tidak layak, hingga tidak terpenuhinya standar higiene dan sanitasi nan menjadi syarat utama dalam program MBG.

"Selama statusnya suspend lantaran kelalaian alias tidak terpenuhinya standar, insentif tidak dibayarkan," tegas Dadan dilansir detikHealth, Rabu (29/4).

Ia juga menambahkan bahwa insentif tidak bakal diberikan andaikan masalah berasal dari bahan baku nan tidak segar alias kesalahan dari mitra penyedia.

"Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier alias mark-up nilai bahan baku, itu jelas tidak dapat insentif," ujarnya.

(dwr/rfs)