Komisi IX Dorong Pendampingan Psikologis untuk Wanita Korban Penyekapan Bandung

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan korban penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung berinisial YTR mendapatkan jasa kesehatan nan komprehensif, termasuk pendampingan kesehatan jiwa secara berkelanjutan.

Menurut Netty, kasus nan menimpa YTR tidak hanya memerlukan proses norma terhadap pelaku, tetapi juga perhatian serius terhadap pemulihan kondisi korban nan mengalami gangguan bentuk dan mental akibat kekerasan.

"Kita semua tentu mengecam tindakan biadab nan dialami korban dan mengapresiasi mobilitas sigap kepolisian nan telah menangkap pelaku,” kata Netty dalam keterangannya, Rabu (24/6).

“Namun pada saat nan sama, perhatian kita tidak boleh berakhir pada proses norma saja. nan tidak kalah krusial dan mendesak adalah memastikan korban mendapatkan jasa kesehatan dan rehabilitasi nan optimal," lanjut Netty.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah pelaku penyekapan, Taufik Hidayat, ditangkap Polda Jawa Barat di Majalaya pada Selasa (23/6) malam setelah sempat melarikan diri.

Sementara itu, korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Berdasarkan info nan beredar, YTR mengalami gangguan mobilitas, kehilangan kegunaan penglihatan permanen pada kedua mata, kesulitan berbicara, serta beragam luka bentuk akibat kekerasan nan dialaminya selama bertahun-tahun.

Netty menilai kondisi tersebut memerlukan penanganan medis jangka panjang nan mencakup perawatan fisik, rehabilitasi medik, fisioterapi, hingga pemulihan kesehatan mental.

"Korban mengalami kekerasan ekstrem dan isolasi dalam waktu nan sangat panjang. Dampaknya bukan hanya luka bentuk nan abnormal permanen, tetapi juga trauma psikologis nan mendalam. Karena itu, jasa kesehatan jiwa kudu menjadi bagian utama dari proses pemulihan," jelasnya.

Politisi PKS itu meminta Kementerian Kesehatan dan akomodasi kesehatan nan menangani korban memastikan seluruh kebutuhan rehabilitasi dapat diberikan secara maksimal tanpa terkendala persoalan manajemen maupun pembiayaan.

Ia juga menekankan pentingnya pendampingan psikolog dan psikiater secara berkepanjangan mengingat proses pemulihan trauma memerlukan waktu nan panjang.

"Kesehatan mental korban kudu mendapat perhatian nan sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Pendampingan tidak boleh berakhir setelah korban keluar dari rumah sakit, tetapi kudu bersambung sampai betul-betul pulih,” katanya.

Selain itu, Netty menilai kasus nan baru terungkap setelah berjalan bertahun-tahun tersebut menjadi pengingat krusial bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sistem penemuan awal terhadap korban kekerasan, khususnya wanita nan berada dalam kondisi rentan dan terisolasi.

"Kasus nan baru terungkap setelah bertahun-tahun ini menunjukkan pentingnya jejaring perlindungan sosial dan jasa kesehatan nan lebih responsif terhadap tanda-tanda kekerasan,” tegas Netty.

"Jangan sampai korban kudu menanggung penderitaan dalam waktu lama sebelum mendapatkan pertolongan,” lanjutnya.

Netty berambisi proses norma terhadap pelaku dapat melangkah tuntas dan memberikan balasan nan setimpal. Di saat nan sama, dia meminta seluruh pihak turut mengawal pemulihan korban agar kewenangan atas kesehatan, keamanan, dan masa depan nan lebih baik dapat terpenuhi.

"Korban memerlukan keadilan norma nan seadil-adilnya atas apa nan diperbuat pelaku, tetapi korban juga sangat memerlukan kesempatan untuk pulih dan melanjutkan hidupnya. Negara kudu datang mengawal kedua perihal tersebut secara bersamaan," katanya.