Komisi I DPR Nilai 'Tol Bitcoin' di Selat Hormuz Tambah Beban Ekonomi Global

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono merespons pemerintah Iran mulai mewajibkan kapal-kapal nan melintas di Selat Hormuz untuk bayar "tarif tol" dalam corak aset kripto. Dave menilai kebijakan itu menambah beban ekonomi global.

"Saya memandang kebijakan Iran nan memberlakukan pungutan dalam corak aset digital terhadap kapal nan melintas di Selat Hormuz sebagai langkah nan menimbulkan ketidakpastian baru bagi stabilitas jalur perdagangan internasional," kata Dave mengawali pendapatnya, Sabtu (10/4/2026).

Ia menyebut Selat Hormuz merupakan salah satu jalur vital daya dunia. Legislator Golkar ini menilai kebijakan sepihak berpotensi menjadi beban ekonomi global.

"Selat Hormuz merupakan salah satu jalur vital daya bumi sehingga setiap kebijakan nan berkarakter unilateral berpotensi menambah beban ekonomi dunia dan menciptakan ketegangan geopolitik nan lebih luas," katanya.

Dave juga menyoroti dua kapal milik Pertamina nan tetap tertahan di Selat Hormuz. Ia meminta Kementerian Luar Negeri untuk berkomunikasi secara intensif agar pihak RI tak dirugikan.

"Terkait dengan keberadaan dua kapal tanker Pertamina nan saat ini tertahan, saya tegaskan bahwa keselamatan awak kapal dan kepastian operasional kudu menjadi perhatian utama. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri perlu segera melakukan komunikasi intensif dengan otoritas terkait, agar tidak terjadi diskriminasi maupun perlakuan nan merugikan kepentingan nasional Indonesia," katanya.

Dave menyebut Kemlu kudu menggencarkan diplomasi dengan pendekatan negosiasi. Ia juga berambisi RI dapat berkedudukan dalam meredakan bentrok nan terjadi di Timur Tengah.

"Kami mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk mengintensifkan upaya diplomasi dan pendekatan negosiasi dengan pihak terkait. Langkah ini krusial agar kepentingan Indonesia terlindungi, sekaligus memastikan bahwa jalur perdagangan tetap melangkah lancar tanpa halangan nan merugikan bangsa," kata Dave.

"Optimisme tetap perlu dijaga bahwa melalui diplomasi aktif, kerja sama multilateral, dan komitmen terhadap perdamaian, Indonesia dapat berkedudukan konstruktif dalam meredakan ketegangan serta memastikan jalur perdagangan tetap kondusif dan berkekuatan guna bagi kepentingan dunia maupun nasional," sambungnya.

Diketahui, Iran mulai mewajibkan kapal-kapal nan melintas di Selat Hormuz untuk bayar "tarif tol" dalam corak aset kripto. Besaran tarif mata uang digital nan dikenakan setara dengan US$ 1 alias Rp 17.122 per barel minyak muatan di atas kapal selama gencatan senjata selama dua minggu dengan Amerika Serikat (AS).

Juru bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini menjelaskan langkah ini merupakan salah satu strategi Teheran untuk menghindari hukuman internasional dengan memanfaatkan sistem finansial di luar jangkauan AS.

Dalam pelaksanaannya, kapal-kapal nan mau melintasi Selat Hormuz kudu terlebih dulu mengirimkan e-mail kepada pihak berkuasa Iran tentang muatan apa nan mereka bawa. Setelahnya mereka bakal dikenakan tarif nan sesuai, dan setelah pembayaran diterima mereka baru boleh melintas.

"Begitu email tiba dan Iran menyelesaikan penilaiannya, kapal-kapal diberi waktu beberapa detik untuk bayar dengan bitcoin, untuk memastikan mereka tidak dapat dilacak alias disita lantaran sanksi," kata Hosseini kepada Financial Times, dikutip Jumat (10/4/2026).

(dwr/idn)