Ketua MPR soal Kabar 8 WNI Direkrut Tentara Rusia: Tidak Dibenarkan

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi soal berita delapan penduduk negara Indonesia (WNI) nan diduga direkrut menjadi tentara Rusia. Muzani mengatakan tidak dibenarkan tindakan penduduk negara nan memihak negara lain apalagi dalam proses peperangan.

"Apa pun, tidak dibenarkan tindakan seorang penduduk negara memihak negara lain, apalagi dalam proses peperangan. Tidak boleh. Dan jika itu dilakukan, maka kami berambisi abdi negara nan mengenai bisa melakukan tindakan nan tegas terhadap persoalan itu," kata Muzani di Komplek Senayan, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Muzani mengatakan penjelasan mengenai berita itu bisa dilakukan dengan pemanggilan delapan WNI tersebut. Menurutnya, jika berita ini betul maka bisa berpotensi membahayakan hubungan RI dengan negara sahabat.

"Ya kelak kan caranya adalah menjelaskan kebenaran buletin itu, kemudian nan berkepentingan bisa dipanggil lantaran ini sudah soal peperangan, bukan sekadar pembelaan, tapi sudah peperangan. Jadi lantaran itu sangat, sangat membahayakan hubungan kita dalam negara dengan negara-negara sahabat," ujarnya.

Lebih lanjut, Muzani menyebut ada patokan mengenai apakah status delapan WNI tersebut bakal gugur. Dia berambisi abdi negara mengenai bisa bertindak tegas menanggapi persoalan ini.

"Ada patokan main nan bisa saya kurang tahu, tapi saya berambisi lembaga nan berkepentingan bisa segera mempunyai tindakan nan cukup," ujarnya.

Kabar 8 WNI Jadi Tentara Rusia

Sebelumnya, dilaporkan ada delapan WNI nan direkrut oleh angkatan bersenjata Rusia untuk bertempur dalam perang melawan Ukraina. Laporan tersebut diterbitkan oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina pada 27 Agustus melalui kanal Telegram.

Melansir The New Voice of Ukraine, Senin, badan intelijen tersebut menyatakan telah memperoleh arsip nan mengonfirmasi adanya perekrutan tersebut.

Media tersebut melaporkan bahwa upaya perekrutan WNI memungkinkan Kremlin menambah kekuatan pasukannya dengan memanfaatkan penduduk negara asing sebagai bagian dari propaganda.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, berasas info dari otoritas intelijen Indonesia, perekrutan para WNI dilakukan oleh pihak ketiga nan seolah-olah membuka lowongan pekerjaan dengan tawaran penghasilan besar.

"Jadi kami mendapatkan info dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu dilakukan oleh negara pihak ketiga nan membikin seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun tenaga manajemen nan diiming-imingi penghasilan besar," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Dasco menyebut para WNI tersebut mendaftar, lampau dikirim untuk menjadi tentara. Ia mengatakan Kemlu sudah berkoordinasi dan mengirimkan utusan ke negara terkait.

"Nah, para WNI ini mendaftar, lampau dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu info nan kami dapat. Saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan mengirimkan utusan ke negara-negara tersebut," ungkap Dasco.

(mib/fca)