Ketika Plastik Naik, Siapa yang Paling Menanggung?

Sedang Trending 3 bulan yang lalu
Ilustrasi Kantong Plastik. Foto oleh Mathias Reding/unplash.com

Di warung gorengan pojok gang, Mbok Ijah sudah dua minggu terakhir mengemas dagangan dengan kertas jejak koran. Bukan lantaran dia tiba-tiba peduli lingkungan. Tapi lantaran kantong kresek nan biasa dia beli sekarang naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per pak, sementara plastik ukuran jumbo melonjak dari Rp25.000 hingga Rp50.000, nyaris dua kali lipat dalam waktu singkat (LBS Urun Dana, 2026). Margin gorengannya sudah tipis sejak dulu. Sekarang, makin tipis lagi.

Inilah wajah nyata dari krisis plastik nan sedang berlangsung, tetapi jarang dilihat dari perspektif pandang nan benar.

Publik condong memandang kenaikan nilai plastik sebagai rumor industri besar soal pabrik kemasan, perusahaan minuman dalam kemasan, alias kebijakan ekspor-impor. Padahal tekanan terbesar justru mendarat di golongan nan paling tidak punya ruang untuk menyerap kejutan: pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta konsumen menengah ke bawah.

Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Universitas Airlangga, Atik Purmiyati, mengungkapkan bahwa kenaikan nilai plastik di Indonesia berkisar antara 30 hingga 80 persen hingga April 2026 (Purmiyati sebagaimana dikutip dalam Universitas Muhammadiyah Malang [UMM], 2026). Angka ini bukan abstrak. Artinya, biaya bungkusan nan sebelumnya bisa ditekan sekarang memaksa pedagang mini memilih: naikkan nilai jual, kurangi porsi, alias tukar bahan. Ketiga pilihan itu sama-sama menyakitkan, baik bagi pedagang maupun pembelinya.

Kerentanan Struktural nan Dibiarkan

Akar masalahnya bukan di dalam negeri. Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menjelaskan bahwa kenaikan nilai plastik dipicu terganggunya pasokan bahan baku nafta akibat bentrok di Timur Tengah, sementara Indonesia tetap mengimpor sekitar 60 persen bahan baku plastik (DPR RI, 2026). Ketergantungan ini bukan buletin baru. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, apalagi menyebut sekitar 70 persen bahan baku industri plastik nasional tetap berasal dari area Timur Tengah (Bisnis.com, 2026a).

Artinya, kita bicara tentang kerentanan struktural nan sudah lama dibiarkan. Setiap kali geopolitik dunia bergejolak, rantai produksi domestik nan paling rentan selalu ikut terseret, dan nan paling sigap merasakannya bukan korporasi besar, melainkan warung-warung mini nan tidak punya persediaan modal. Seperti nan diungkapkan Yoyok, "Tekanan dunia sekarang tidak lagi berakhir di sektor daya alias industri besar, tetapi sudah masuk ke biaya dasar produksi upaya kecil" (DPR RI, 2026, para. 3).

Korban Ganda: Pedagang dan Konsumen

Bagi produsen skala menengah pun, situasinya tidak lebih baik. Karyanto Wibowo dari Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan mencatat bahwa nilai PET resin dan bahan plastik pendukung melonjak antara 25 hingga 70 persen, apalagi mencapai 100 persen untuk beberapa jenis material, sehingga biaya produksi secara keseluruhan meningkat 35 hingga 45 persen (CNBC Indonesia, 2026). Produsen besar tetap bisa bermusyawarah dengan pemasok alias menunda penyesuaian nilai beberapa bulan. Pedagang mini tidak punya kemewahan itu.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah pengaruh berantainya. Yoyok memperingatkan bahwa akibat lanjutan dari kenaikan biaya produksi sudah mulai dirasakan masyarakat, seperti naiknya nilai makanan dan menyusutnya ukuran produk konsumsi (DPR RI, 2026). Fenomena terakhir ini nan dalam bahasa ekonomi disebut shrinkflation adalah langkah paling senyap untuk memindahkan beban ke konsumen tanpa mereka sadari. Bungkus mie instannya tetap sama, tapi isinya berkurang. Minuman sachetnya tetap seribu rupiah, tapi lebih encer.

Konsumen menengah ke bawah adalah korban dobel dalam situasi ini: mereka membeli produk nan harganya naik alias isinya susut, sementara pendapatan mereka tidak ikut menyesuaikan diri.

Kemasan Guna Ulang Bukan Jawaban Hari Ini

Solusi jangka pendek seperti bungkusan guna ulang alias bungkusan berbasis bahan alami memang mulai dilirik sebagai pengganti (Kompas.com, 2026). Dorongan ini patut diapresiasi dari perspektif pandang keberlanjutan lingkungan. Namun jujur saja, itu bukan jawaban untuk Mbok Ijah nan butuh kantong plastik murah besok pagi. Peralihan ke bungkusan pengganti memerlukan investasi awal, perubahan rantai distribusi, dan penyesuaian perilaku konsumen semuanya memerlukan waktu dan modal nan tidak dimiliki pedagang kelas kecil.

Solusi struktural nan lebih mendesak adalah mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku petrokimia. Ini bukan agenda baru; sudah lama dibicarakan dalam beragam forum kebijakan industri. Tapi realisasinya lamban. Selama prasarana industri petrokimia dalam negeri tidak diperkuat, kita bakal terus mengalami skenario serupa setiap kali ada gangguan rantai pasok global.

Apa nan Seharusnya Dilakukan?

Pemerintah perlu datang lebih dari sekadar mengimbau pelaku upaya untuk "berinovasi" alias "beradaptasi." Kata-kata itu terdengar bagus di press release, tetapi kosong bagi pedagang nan modalnya pas-pasan. Beberapa langkah konkret nan mendesak: pertama, stabilisasi rantai pasok melalui diversifikasi sumber impor bahan baku agar tidak hanya berjuntai pada area Timur Tengah; kedua, skema subsidi alias angsuran bahan baku nan tepat sasaran bagi UMKM nan terdampak langsung; dan ketiga, percepatan investasi industri petrokimia dalam negeri sebagai solusi jangka panjang.

Data BPS mencatat nilai impor plastik dan produk turunannya mencapai US$873,2 juta hanya dalam satu bulan (Detik.com, 2026). Angka ini menggambarkan sungguh besar ketergantungan kita dan sungguh besarnya potensi nan bisa dihemat jika sebagian produksi dilokalkan.

Isu Kesejahteraan, Bukan Sekadar Isu Industri

Plastik memang bukan produk nan ramah lingkungan. Tapi selama dia tetap menjadi tulang punggung bungkusan produk kebutuhan pokok di Indonesia dari tempe sampai air minum, maka lonjakan harganya adalah rumor kesejahteraan, bukan sekadar rumor industri. Kompas.id (2026) sendiri telah mengidentifikasi bahwa pendekatan siklus hidup (life cycle thinking) perlu dipadukan dengan kebijakan nan menjaga daya beli golongan rentan, bukan hanya mendorong substitusi bahan.

Dan seperti biasa, nan paling tidak bersuara adalah nan paling menanggung. Mbok Ijah tidak bakal menulis opini. Ia hanya bakal terus melipat surat kabar jejak menjadi kantong, sembari berambisi besok nilai kresek turun.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan