Shibuya Crossing, Tokyo, Jepang.(Antara)
PEMERINTAH Indonesia dan Jepang resmi memperkuat sinergi di sektor ketenagakerjaan melalui pertemuan bilateral strategis di Tokyo, Selasa (28/7). Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar berjumpa langsung dengan Menteri Kehakiman Jepang (Minister of Justice/MOJ) Hiraguchi Hiroshi guna membahas ekspansi akses kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di pasar global.
Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pembukaan jalur resmi ke luar negeri merupakan pilar utama strategi pemberdayaan masyarakat. "Kerja sama ini bukan sekadar membuka akses pekerjaan, tetapi membangun ekosistem SDM nan kompeten, terlindungi, dan berkekuatan saing dunia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga," ujar Muhaimin.
Percepatan Regulasi dan Skema Baru ESDP
Fokus utama pertemuan ini adalah percepatan penyelesaian Memorandum of Cooperation (MoC) mengenai Employment Skill Development Program (ESDP) serta perpanjangan MoC Specified Skilled Worker (SSW). Pemerintah Indonesia mendorong agar transisi dari ESDP ke skema SSW melangkah transparan guna menjamin kepastian pekerjaan pekerja migran.
Menteri Kehakiman Jepang, Hiraguchi Hiroshi, mengungkapkan bahwa ESDP diproyeksikan mulai bertindak pada April 2027 sebagai pengganti Technical Intern Training Program (TITP). Program baru ini bakal terintegrasi dengan skema SSW, memungkinkan pekerja asing mendapatkan pengembangan kompetensi berkepanjangan selama di Jepang.
Data Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang (Proyeksi Akhir 2025):
| Total WNI di Jepang | 266.069 orang |
| Pertumbuhan Tahunan | Meningkat 33,2% |
| Peringkat Komunitas Asing | Ke-6 Terbesar di Jepang |
| Posisi Peserta Magang | Ke-2 Terbanyak (setelah Vietnam) |
Inisiatif SMK Go Global dan Fasilitas Visa
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin memperkenalkan program SMK Go Global. Inisiatif ini dirancang untuk mencetak lulusan sekolah vokasi nan mempunyai kompetensi sesuai standar industri internasional, khususnya Jepang. Peningkatan kualitas tenaga kerja ditekankan kudu dimulai sejak masa pendidikan formal.
Selain penguatan SDM, Indonesia mengusulkan dua usulan teknis kepada Pemerintah Jepang:
- Fasilitas Biaya Visa: Meminta pertimbangan pemberian keringanan biaya visa bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) jalur resmi untuk menekan biaya penempatan dan meminimalisir jalur ilegal.
- Infrastruktur Test Center: Mendorong penguatan pusat pengetesan SSW di wilayah kantong PMI guna memperluas akses sertifikasi kompetensi masyarakat daerah.
Menteri Hiraguchi mengapresiasi inisiatif SMK Go Global dan berambisi Indonesia terus mengirimkan tenaga kerja berbobot untuk memenuhi kebutuhan industri Jepang. Hubungan bilateral nan telah terjalin sejak 1958 ini diharapkan semakin solid dengan adanya kepastian norma melalui arsip MoC nan tengah difinalisasi. (Fik/I-1)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·