Kerentanan Prekarias Perempuan: Bertaruh Nyawa di KRL-Anak Terancam di Daycare

Pagi hari di peron stasiun bukan sekadar rutinitas; dia adalah altar pertaruhan nyawa nan dilakukan secara sadar oleh jutaan perempuan. Di kembali deru mesin KRL dan sesaknya gerbong, tersimpan kekhawatiran nan berlapis. Sebagian besar wanita nan berdempetan di sana melangkah keluar rumah bukan lantaran ambisi semata, melainkan lantaran dorongan kebutuhan nan tidak bisa ditawar. Namun, realitas hari ini menunjukkan bahwa ruang-ruang nan semestinya menjadi penopang hidup transportasi publik dan tempat penitipan anak (daycare) justru berubah menjadi titik paling rawan.

Dua peristiwa nan belakangan ini mengoyak nurani publik kekerasan di sebuah daycare dan kecelakaan kereta nan menelan korban di gerbong wanita bukanlah kebetulan nan terpisah. Keduanya adalah manifestasi dari satu akar masalah nan sama: kerentanan prekarias. Sebuah kondisi di mana kelas pekerja, khususnya perempuan, dipaksa terjun ke pasar kerja demi memperkuat hidup, namun dibiarkan tanpa jaring pengaman nan manusiawi oleh negara.

Ekonomi Keterpaksaan

Narasi tentang wanita bekerja sering kali dibungkus bagus dengan pita "emansipasi". Namun, info Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan wajah original nan lebih kelam. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita nan menyentuh nomor 54,52% bukan sekadar simbol kemajuan gender, melainkan strategi memperkuat hidup (survival).

Banyak wanita masuk ke pasar kerja lantaran pendapatan kepala family tidak lagi sanggup mengejar laju inflasi. Bekerja adalah keharusan agar dapur tetap mengepul. Namun, saat wanita menyerahkan tenaga dan waktunya untuk ekonomi, negara justru tidakhadir memberikan keamanan nan setimpal. Perempuan dipaksa menjadi tangguh, namun ketangguhan itu lahir dari ketiadaan pilihan, bukan dari support sistem nan mapan.

Bias Aspal vs Realita Rel

Ketajaman masalah ini makin terlihat jika kita menilik prioritas pembangunan nasional nan bias pada prasarana maskulin. Terdapat ketimpangan anggaran nan mencolok antara pembangunan jalan raya dan transportasi berbasis rel. Berdasarkan info anggaran tahun 2026, alokasi untuk pembangunan dan perbaikan jalan nasional mencapai Rp46 triliun, sementara anggaran untuk pengembangan rel kereta api hanya sekitar Rp5 triliun.

Padahal, volume pengguna sangat kontras. KAI Commuter mencatat bahwa pada semester I tahun 2025 saja, pengguna Commuter Line Jabodetabek mencapai 166,4 juta orang, dengan puncak harian menembus 1,19 juta orang. Ketergantungan publik pada rel sangat masif, namun investasinya tetap menjadi "anak tiri".

Mengapa rel dianaktirikan? Jawabannya terletak pada logika upaya nan dangkal. Jalan tol dianggap lebih "seksi" bagi penanammodal lantaran skema pengembalian modal nan jelas melalui tarif tol langsung (user pays principle). Sebaliknya, kereta api sering dipandang sebagai beban subsidi. Padahal, satu rangkaian kereta sanggup mengangkut hingga 3.000 orang

jauh lebih efisien daripada membiarkan ribuan mobil pribadi memadati aspal tol. Ketiadaan penambahan jalur rel membikin penumpukan di gerbong wanita mencapai titik tidak manusiawi, nan secara langsung meningkatkan akibat kecelakaan dan kekerasan.

Amnesia Kebijakan

Isu perlindungan wanita dan prasarana pengasuhan anak belum masuk dalam level kebijakan prioritas nasional. Dalam diksi pembangunan, pemerintah lebih doyan membicarakan investasi bentuk seperti hilirisasi industri daripada membangun ekosistem pendukung bagi ibu bekerja.

Gerbong unik wanita diciptakan seolah solusi final, tanpa menyentuh akar masalah ialah kurangnya armada. Di sisi lain, daycare menjamur tanpa pengawasan ketat. Data KPAI nan menunjukkan peningkatan kekerasan anak di lembaga pengasuhan membuktikan bahwa "ruang aman" nan dibeli wanita dengan nilai mahal pun tetap menyimpan akibat gelap. Pengasuhan tetap menjadi beban privat nan sunyi, bukan tanggung jawab kolektif nan dijamin anggaran responsif gender.

Menuntut Tanggung Jawab Struktural

Perlindungan wanita tidak boleh lagi dipandang sebagai "pelayanan tambahan". Negara kudu menempatkan keamanan wanita dan sistem pengasuhan anak dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) nan nyata. Negara kudu berani mengalihkan sebagian ambisi aspal tolnya ke prasarana rel nan memanusiakan penumpang.

Jangan lagi memuji ketangguhan wanita Indonesia jika itu hanya digunakan untuk menutupi ketidakmampuan negara dalam melindungi mereka. Ketangguhan seorang ibu nan menembus angin besar demi nafkah adalah kehormatan, namun membiarkannya berangkat dengan ketakutan adalah sebuah kehinaan bagi bangsa nan mengaku beradab.

Kerentanan prekarias ini kudu diakhiri dengan kebijakan nyata, bukan sekadar kata-kata manis di hari peringatan. Sebab, sebuah negara tidak bakal pernah betul-betul maju jika dia tetap membiarkan para ibunya bertaruh nyawa demi menyambung nyawa.