Keracunan MBG di Sidoarjo, Komisi VIII DPR Desak Evaluasi Total

ilustrasi(Antara)

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyoroti dugaan kasus keracunan massal nan menimpa ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Insiden ini terjadi usai para santri menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan info terbaru, jumlah penerima faedah nan diduga mengalami keracunan melonjak hingga mencapai 566 orang. Peningkatan nomor ini terjadi setelah sebanyak 35 santri tambahan kudu dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Abidin menyayangkan berulangnya kejadian keracunan dalam program unggulan pemerintah tersebut. Ia menekankan bahwa prioritas paling mendesak saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara intensif.

"Tentu nan krusial gimana mereka nan terindikasi keracunan MBG tersebut sigap ditangani tim medis, untuk upaya pengamanan dan kesembuhannya dulu," ujar Abidin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/9).

Desak Evaluasi Total dan Sanksi Tegas

Setelah proses penanganan medis selesai, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera turun tangan. Ia meminta adanya pertimbangan total guna membongkar akar masalah nan memicu kasus keracunan berulang di lapangan.

Abidin menilai perlu adanya penegakan sanksi, baik secara administratif maupun hukum, kepada pengelola dapur nan terbukti lalai. Langkah ini kudu dibarengi dengan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Selain itu, dia meminta BGN memperketat pengawasan pada seluruh tahapan program MBG, nan meliputi:

• Kualitas bahan baku pangan.
• Higiene dan sanitasi pengolahan di dapur.
• Prosedur penyimpanan makanan.
• Teknis pengedaran hingga ke tangan penerima manfaat.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah porsi nan dibagikan alias jumlah penerima manfaat. Keamanan pangan dan mutu gizi wajib menjadi standar utama nan tidak bisa ditawar.

"Tentu hukuman terhadap kasus ini perlu. Namun, pertimbangan menyeluruh diperlukan agar kasus keracunan MBG tidak terus terjadi. Kami berambisi kasus keracunan MBG di Sidoarjo menjadi nan terakhir. Ke depan, perihal ini tidak terjadi lagi," pungkas Abidin.