Kepercayaan Pasar Bergantung pada Pengganti Perry Warjiyo

Pekerja melintas di Gedung Bank Indonesia di Jakarta, Senin (6/7/2026).( ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

PERGANTIAN kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo menjadi perhatian pelaku pasar. Ekonom Universitas Brawijaya Noval Adib menilai, sosok nan bakal menggantikan Perry bakal sangat menentukan tingkat kepercayaan penanammodal terhadap arah kebijakan moneter, kredibilitas BI, serta komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan.

Menurut Noval, dalam kondisi saat ini Perry bukan sekadar menjabat sebagai Gubernur BI, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan bank sentral dalam menahan pelemahan rupiah di tengah gejolak pasar.

"Oleh lantaran itu, pasar bakal mencermati siapa sosok nan bakal menggantikan Perry. Apakah bisa menjaga kepercayaan pasar, gimana track record-nya, dan lainnya," kata Noval dalam keterangannya, Senin (27/7).

Ia menilai kekhawatiran pasar untuk sementara dapat diredam dengan penunjukan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai pejabat sementara (Pjs) Gubernur BI. Sebab, Destry selama ini merupakan bagian dari tim nan menjalankan kebijakan berbareng Perry. Namun, perhatian utama penanammodal bakal tertuju pada sosok gubernur definitif nan nantinya dipilih pemerintah.

Menurut Noval, pasar bakal menilai apakah gubernur BI nan baru tetap bisa menjaga independensi bank sentral alias justru dipandang sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

"Atau justru gubernur BI nan baru adalah perpanjangan tangan pemerintah (eksekutif)," ujarnya.

Noval menegaskan, jika gubernur BI nan baru bisa mempertahankan independensi bank sentral, maka pasar bakal memberikan respons positif. Sebaliknya, andaikan independensi BI dipersepsikan melemah, kepercayaan penanammodal berpotensi menurun.

Lebih lanjut, dia menilai pengunduran diri Perry mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir, BI di bawah kepemimpinan Perry dinilai sukses menstabilkan rupiah melalui kebijakan moneter nan agresif, termasuk kenaikan BI Rate hingga mencapai 5,75%. Langkah tersebut membantu memulihkan kepercayaan pasar terhadap keahlian BI menjaga stabilitas ekonomi, nan turut mendukung penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tengah aspek eksternal.

"Pengunduran Gubernur BI Perry Warjiyo di tengah kondisi pasar nan tetap rentan ini tentu cukup mengejutkan," kata Noval.

Meski demikian, Noval menilai tekanan terhadap perekonomian Indonesia saat ini lebih banyak berasal dari sisi fiskal nan menjadi kewenangan pemerintah. Menurutnya, beragam kebijakan fiskal nan memicu ketidakpastian membikin pasar bergejolak, sementara BI lebih banyak berkedudukan meredam dampaknya melalui kebijakan moneter.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpandangan, mundurnya Perry merupakan pukulan bagi sektor moneter. Padahal, masa kedudukan Perry semestinya baru berhujung pada Mei 2028.

Bhima menduga terdapat tekanan politik di kembali keputusan tersebut nan mulai terasa sejak nilai tukar rupiah melemah pada akhir 2025.

"Sepertinya ada tekanan politik sehingga Perry mundur dan ini sudah terasa sejak rupiah melemah di akhir 2025," kata Bhima.

Menurut Bhima, beragam persoalan fiskal seperti pelebaran defisit APBN, penyelenggaraan sejumlah program pemerintah nan dinilai bermasalah, melemahnya penerimaan pajak, hingga peningkatan utang pemerintah telah meningkatkan persepsi akibat Indonesia di mata investor.

Ia juga menilai prospek ranking utang (outlook) Indonesia nan memburuk dari lembaga pemeringkat menjadi gambaran persoalan tata kelola fiskal. Namun, dalam praktiknya Bank Indonesia justru menjadi pihak nan dinilai kandas menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan investor.

Bhima menambahkan, revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII) juga dinilai berpotensi mengurangi kewenangan BI. Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam kedua izin tersebut dapat memengaruhi kegunaan BI dalam pengaturan lampau lintas devisa maupun pengawasan sektor keuangan.

Karena itu, Bhima mengingatkan tantangan terbesar setelah mundurnya Perry adalah menjaga independensi Bank Indonesia. Ia menilai mengembalikan kepercayaan penanammodal tidak bakal mudah andaikan muncul persepsi bahwa arah kebijakan moneter berada di bawah kendali pemerintah.

"Selama masalah tekanan politik ke BI tidak berhenti, pengganti Perry dari internal tidak bakal memperkuat lama," pungkas Bhima. (P-4)