Kemerdekaan RI: Dari Medan Perang ke Meja Perundingan

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Indonesia belum sepenuhnya merdeka meski Sukarno dan Mohammad Hatta telah membacakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Belanda tidak mau negara nan baru lahir ini betul-betul lepas dari belenggu kolonialisme.

Belanda nan sempat takluk dari Jepang pada sekitar Maret 1942, mau menduduki kembali wilayah Indonesia. 

Tentara sekutu, Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) mendarat di Indonesia sekitar sebulan sejak proklamasi kemerdekaan dibacakan. Pasukan ini bekerja menangani Indonesia pasca kekalahan Jepang di Perang Dunia II.

Lewat Netherlands Indies Civil Administration (NICA), Belanda mau merebut kembali kedaulatan sebuah negara baru merdeka. Pasukan militernya menduduki sejumlah wilayah. Kontak senjata kembali terjadi.

Pertempuran Ambarawa hingga Surabaya menjadi saksi ketidakrelaan Belanda melepas Indonesia. Surabaya jadi salah satu pertempuran nan paling besar. Pertempuran itu berjalan pada 10 hingga 29 November 1945.

Pertumpahan darah di beragam wilayah itu juga nan membikin pemimpin Indonesia saat itu ikut membuka ruang pertempuran baru di meja perundingan.

Perdana Menteri Republik Indonesia saat itu, Sutan Sjahrir menganggap kemerdekaan Indonesia tak bisa hanya berjuntai pada perjuangan bentuk dan senjata, tapi lewat diplomasi.

Dalam pamfletnya nan kemudian dikenal sebagai kitab Perjuangan Kita (1946), Sjahrir menyebut nasib Indonesia sangatlah berjuntai pada keadaan dan sejarah internasional.

"Kita memerlukan berubahnya dasar-dasar pergaulan hidup kemanusiaan, nan bakal dapat menghilangkan imperialisme dan kapitalisme di bumi ini. Selama ini belum terjadi, maka perjuangan kebangsaan kita bakal tidak dapat memuaskan sepenuh-penuhnya, serta kemerdekaan nan kita dapat, jika kita peroleh sepenuhnya terhadap Belanda, pun hanya berupa kemerdekaan seperti nan terlihat pada lain-lain negeri kecil, nan di bawah pengaruh negeri kapitalis nan besar, ialah berupa kemerdekaan nama saja," demikian kata Sjahrir.

Salah satu langkahnya dengan mengangkat masalah dekolonisasi Indonesia merdeka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nan baru terbentuk pada awal 1946.

Dalam rapat-rapat awal DK PBB nan tetap berdomisili di London, rumor soal Indonesia disuarakan delegasi Ukraina nan merupakan perpanjangan dari delegasi Uni Soviet.

David van Reybrouck dalam kitab Revolusi, Indonesia and the Birth of the Modern World (2024:330) mencatat bahwa pertemuan ini sangat penting. Menurutnya, momen itu menjadi momentum krusial DK PBB memainkan rumor dekolonisasi usai Perang Dunia II.

"Waktu telah berubah dan Sjahrir mengetahui itu," ucap Reybrouck dalam bukunya.

Perundingan perdana nan gagal

Satu bulan setelahnya, tepatnya pada April 1946, pembicaraan resmi antara delegasi Indonesia dengan Belanda digelar. Kali ini, bukan di Indonesia, melainkan di Taman Nasional Hoge Veluwe, Belanda.

Saat itu, delegasi Belanda nan diwakili Perdana Menteri Schermerhorn, Menlu Van Roijen, Wakil Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Wilayah Seberang Laut Johann Logemann membawa agenda, hanya mengakui Jawa sebagai wilayah Indonesia dan Belanda tetap berdaulat.

Namun, kedua negara kandas mencapai kesepakatan dalam Perundingan Hooge-Veluwe tersebut.

Setelahnya, meja perundingan bergeser ke Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Pada 11-13 November 1946, di sebuah villa, delegasi Indonesia dengan Belanda berunding. Belanda di bawah komando Schermerhorn, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin 'Bung Kecil' Sjahrir.

Berbeda dengan perundingan Hooge-Valuwe nan gagal, Linggarjati menghasilkan kesepakatan berupa pengakuan wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura. Pada kesepakatan ini, Belanda memberikan pengakuan de facto kepada Indonesia. 

Kesepakatan kedua dari Linggarjati adalah pembentukan negara federal berjulukan Republik Indonesia Serikat oleh Indonesia dan Belanda sebelum 1 Januari 1949, dan bergabungnya RIS ke dalam Uni Indonesia-Belanda di bawah otoritas Ratu Belanda.

Perjanjian Linggarjati ini ditandatangani di tengah gejolak ideologis nan runcing di tanah air. Tak sedikit pula, mereka nan menolak hasil perundingan Linggarjati. Sutan Sjahrir lalu mundur dari bangku Perdana Menteri.

Perjanjian Linggarjati nan menempatkan wilayah Indonesia hanya Sumatra dan Jawa menimbulkan kekecewaan dari banyak kalangan. Julianto Ibrahim dalam kitab Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia (2016:11) mencatat pertentangan ini datang dari badan-badan lama nan telah beroposisi dengan Sjahrir.

"Organisasi-organisasi nan menentang Linggarjati kemudian tergabung dalam sebuah organisasi dengan nama Benteng Republik Indonesia.. Pendukung Linggarjati membentuk organisasi tandingan dengan nama 'Sayap Kiri'," tulis Ibrahim.

Agresi Militer I

Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dan melancarkan agresi militer nan berjalan 21 Juli hingga 5 Agustus 1947.

Agresi inilah nan kemudian membikin PBB turun tangan. Mereka mengeluarkan resolusi gencatan senjata dan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN), dan membawa Indonesia ke perundingan selanjutnya, perundingan Renville.

Perundingan ini berjalan pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas Kapal perang Renville milik Amerika Serikat nan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok.

KTN ini melibatkan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Ketiganya bekerja memediasi dan menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.

David Van Reybrouck (2024:402) menyebut pada saat itu, Belanda memilih Belgia lantaran posisi politik Belgia nan konsisten mendukung Belanda, khususnya dalam perihal kolonisasi. Sementara Indonesia memilih Australia lantaran pada saat itu mereka tengah dipimpin pemerintahan Partai Buruh nan pro terhadap Indonesia.

Delegasi Indonesia dipimpin Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, orang Indonesia nan memihak Belanda.

Setelah berkompromi nyaris satu bulan, perjanjian ini ditandatangani pada 19 Januari 1948. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.

Kedua negara juga menyetujuinya sebuah garis demarkasi (Van Mook) nan memisahkan wilayah Indonesia dan wilayah pendudukan Belanda.

Terakhir, perjanjian itu juga meminta TNI ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Serupa dengan Linggarjati, pasca Renville ditandatangani, perpecahan antar faksi-faksi politik di Indonesia kembali pecah. Komunis, islam, dan nasionalis saling berhadapan.

"Setelah Renville, mereka bertentangan satu sama lain," ucap Reybrouck.

Roem-Royen di tengah masa darurat

Setelah kandas dengan agresi militer pertama, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian.

Agresi militer kedua adalah serangan nan dilancarkan Belanda pada 19-20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berasal dari serangan di Yogyakarta nan saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera.

Setelah Pangkalan Udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan sigap menguasai Yogyakarta. Sukarno dan Hatta ditangkap.

Selain itu, tokoh nasional lainnya seperti Sutan Sjahrir, Agus Salim, Mohammad Roem, dan AG Pringgodigdo juga ditangkap dan diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatra dan Pulau Bangka.

Yogyakarta lumpuh, Sukarno pun memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat. Peralihan pemerintahan ini bermaksud agar Republik Indonesia tidak berakhir dan terus menyusun strategi melawan Belanda.

Serangan Belanda ini pun mendapat kecaman dari bumi internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi Perjanjian Renville.

Di bawah tekanan internasional, Belanda pun membebaskan Sukarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintahan kembali pulih pada 13 Juli 1949.

Setelahnya, Belanda dan Indonesia kembali berkompromi lewat perundingan Roem Royen.

Perundingan berjalan nyaris sebulan. Perjanjian ini dimulai sejak 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.

Nama Perjanjian Roem Royen sendiri diambil dari nama masing-masing delegasi. Delegasi Indonesia ialah Mohammad Roem dan delegasi Belanda, Herman van Roijen.

Perundingan perjanjian melangkah sangat alot hingga memaksa menghadirkan Hatta dari pengasingannya di Bangka serta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta.

Kala itu Yogyakarta merupakan Ibu Kota sementara Indonesia dan merupakan sasaran utama dalam Agresi Militer Belanda II. Karenanya kehadiran Sri Sultan dalam perundingan pun memberikan akibat tersendiri.

Keberhasilan Perjanjian Roem Royen kemudian membuahkan pengakuan kedaulatan penuh Belanda atas Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar nan diadakan di Den Haag pada tahun nan sama.

Last boss: Konferensi Meja Bundar

"Pada tahun itu juga terjadi perundingan penting, Konferensi Meja Bundar, maka pada 27 Desember 1949. Kedaulatan negara Indonesia kita miliki untuk selama-lamanya," tulis H.S.S.A Rachim dalam tulisannya Pribadi Bung Hatta nan Saya Kenal dalam kitab Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan (1981:30).

Perundingan bersambung ke Konferensi Meja Bundar (KMB) nan dalam bahasa Belanda disebut dengan Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie nan dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949.

KMB dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia Serikat (RIS), Belanda, dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) sebagai perwakilan beragam negara nan dibentuk oleh Belanda di Kepulauan Indonesia.

KMB merupakan salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen. Hasil perjanjian ini merupakan upaya diplomasi nan berbuah keberhasilan pembebasan Indonesia dari Belanda. Konferensi ini sukses menghasilkan beberapa persetujuan.

Pertama, Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali. Penyerahan kedaulatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya sampai 30 Desember 1949.

Kemudian, persoalan Irian Barat bakal dibicarakan setelah satu tahun penyerahan kedaulatan. Selain itu, RIS dan Kerajaan Belanda terikat dalam hubungan Uni Indonesia-Belanda nan dikepalai oleh Ratu Belanda.

Ketiga, kapal-kapal perang Belanda bakal ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet (kapal perang kecil) bakal diserahkan kepada RIS.

Terakhir, untuk menindaklanjuti KMB ditetapkan Sukarno sebagai Presiden RIS dan dilantik pada 17 Desember 1949. Acara penyerahan kedaulatan berjalan pada 27 Desember 1949.

Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berjalan di dua kota, ialah Amsterdam dan Jakarta.

Di Amsterdam, naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani Ratu Juliana dan Moh Hatta. Sementara di Jakarta, naskah ditandatangani AHJ Lovink dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Kemerdekaan Indonesia ubah tatanan dunia

Sejarawan dari Universitas Nasional, Andi Achdian mengatakan kemerdekaan Indonesia bukanlah terbatas pada kebenaran politik lokal belaka, tapi juga menjadi persoalan internasional.

Andi beranggapan masa revolusi Indonesia tidak sesempit bahwa Indonesia merdeka dari Belanda.

"Isu tentang dikotomi persenjataan dan diplomasi itu sangat, sangat, sangat mini mengecilkan sejarah revolusi Indonesia itu sendiri," kata Andi lewat sambungan telepon dengan CNNIndonesia.com, Rabu (12/8) malam.

Andi menyampaikan kemerdekaan Indonesia itu bukan sebatas menghancurkan legitimasi kekuasaan kolonial Belanda, tetapi lebih luas lagi.

"Dia membawa, mengubah sistem bumi dengan munculnya sistem negara-bangsa pascakolonial, maka bunyinya juga kan kita 'kemerdekaan adalah kewenangan segala bangsa'. Jadi kita juga mendukung beragam projek dekolonisasi," ujarnya.

Lebih jauh, Andi menyampaikan bahwa proklamasi kemerdekaan saat itu bukan sekedar urusan politik tetapi sebagai pendorong semangat negara-negara jajahan di bagian bumi lain.

"Tatanan baru lahir gitu kan. Jadi dari situ saya kira nan bisa dari '45 sampai '49, selama 4 tahun itu kan kita mendapatkan sebuah proses di mana apa namanya, Indonesia tuh muncul dan seiring dengan bumi nan juga baru, baru lahir gitu. Jadi itu nan saya kira saling ada interaksinya ya," katanya.

Andi juga menyebut upaya-upaya diplomasi Indonesia itu tak lepas dari tatanan bumi nan ikut berubah usai PD II.

Menurutnya, terdapat sejumlah kejadian nan saling mempengaruhi. Mulai dari, runtuhnya fasisme, imperialisme lama, kemudian tampilnya Amerika Serikat sebagai kekuatan baru.

"Tentang liberal world order nan baru gitu kan, dan itu nan saya kira memang, tapi juga kudu dilihat ada, ada Rusia alias Soviet muncul gitu kan ya. Jadi, ada satu tatanan dunia baru di mana Indonesia menjadi bagian," katanya.

Andi menyampaikan bahwa puncak dari kemerdekaan Indonesia dan negara bumi ketiga terjadi pada 1955, melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung.

Konferensi nan menjadikan negara-negara Selatan mendapatkan tempat utama, dan tidak dipandang sebelah mata.

"Indonesia muncul sebagai subjek politik nan bukan hanya sekadar dibicarakan, tapi juga membangun sebuah khayalan politik dalam skala dunia tentang negara-negara bangsa baru pascakolonial di bumi ketiga. Jadi itu nan krusial ya," ujarnya.

Ia mengatakan tak sedikit negara-negara nan ikut memproklamasikan kemerdekaannya lantaran terinspirasi dari Indonesia, khususnya pasca Konferensi Asia-Afrika.

"Maka kan kemudian kelak akan, bakal muncul kan tahun 50-an dan sebagainya nan gimana kemerdekaan Aljazair, terus kemerdekaan negara-negara bangsa lain. Jadi saya kira itu krusial untuk memandang tadi sumbangan dari diplomasi itu," katanya.

(mnf/fra)