Kementerian PKP Butuh Rp 106 T di 2027 untuk Renovasi 2 Juta Rumah-Bangun Rusun

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan kebutuhan anggaran Kementerian PKP tahun 2027 ialah sebesar Rp 106 triliun. Nantinya, anggaran tersebut bakal digunakan untuk beragam program perumahan seperti BSPS alias pembaharuan 2 juta lebih rumah sampai membangun rumah susun (rusun).

Meski demikian, pagu sugestif Kementerian PKP tahun depan hanya ada pada nomor Rp 9,913 triliun. Dengan begitu, dia juga meminta tambahan anggaran.

“Dalam mendukung PKPN (program kerja prioritas nasional) tersebut, usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP Tahun 2027 adalah sebesar Rp 106 triliun. Dengan sasaran 2.084.460 unit BSPS (renovasi rumah),” kata sosok nan berkawan disapa Ara itu dalam rapat kerja berbareng Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (17/6).

“Dengan pagu sugestif sebesar Rp 9,913 triliun diperlukan tambahan sebesar Rp 96,09 triliun untuk mencapai sasaran tersebut,” lanjutnya

Proporsi terbesar dari kebutuhan anggaran itu adalah program bentuk sebesar Rp 102,91 triliun alias 97,09 persen. Sementara itu, program non-fisik hanya sebesar Rp 3,09 triliun alias 2,91 persen.

Terkait program BSPS alias pembaharuan rumah sebanyak 2.084.460 unit, Ara menjelaskan kebutuhan anggarannya mencapai Rp 57,29 triliun. Sementara untuk rusun, Ara berencana untuk membangun 50.000 unit di tahun depan dengan anggaran Rp 36,94 triliun.

‘Untuk rumah susun sebesar Rp 36,94 triliun untuk 50.000 unit alias 421 tower, ini juga saya banyak sekali mendapatkan aspirasi dari beragam kalangan untuk rumah susun ini jadi kami ajukan,” ujarnya.

Menurut Ara, program BSPS dan pembangunan rusun tersebut merupakan upaya Kementerian PKP untuk mencapai sasaran 3 juta rumah per tahun.

“Kementerian PKP juga sedang untuk melaksanakan Program 3 juta rumah melalui BSPS dan rumah susun,” kata Ara.

Selain itu, terdapat alokasi untuk rumah unik sebesar Rp 8 triliun untuk 23.410 unit. Kemudian di penanganan area kumuh dan sanitasi sebesar Rp 519 miliar untuk 375 hektare ada di 25 letak dan support PSU sebesar Rp 155,82 miliar untuk 10.550 unit.

Untuk itu, Ara juga meminta Komisi V DPR RI agar mendukung usulan tambahan tersebut agar sasaran program perumahan tahun depan dapat tercapai.

“Terakhir, kami minta support Komisi V untuk mendukung usulan tambahan anggaran shopping kementerian perumahan Tahun anggaran 2027 guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan area permukiman, serta penyelenggaraan program prioritas nasional,” ujar Ara.