Kemensos-BPS Terus Sempurnakan DTSEN: Desil Dibagi Tingkat Nasional dan Daerah

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terus melakukan konsolidasi dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini lantaran info berkarakter bergerak dan kudu terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Memang info ini dinamis, kita sesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Ada satu perihal nan perlu disampaikan bahwa Desil itu ada nan untuk tingkat nasional, ada pendesilan tingkat regional, dan ada tingkat kabupaten/kota,” kata Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul usai konsolidasi berbareng Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti nan juga dihadiri insan pers di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026) malam.

Menurut Gus Ipul, perangkingan Desil nan terbagi ke dalam tingkat nasional, regional (provinsi), dan kabupaten/kota ini, perlu dipahami dengan baik dan menjadi pedoman bagi pemerintah wilayah dalam melaksanakan program.

“Untuk itu, ini perlu dipahami oleh kita semuanya khususnya untuk daerah, agar bantuan-bantuan nan dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah wilayah itu bisa lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Kemensos terus melakukan upaya konsolidasi info dalam rangka menghadirkan info nan akurat, tidak hanya dengan BPS, pemerintah wilayah pun turut berkedudukan dalam proses pemutakhiran data.

“Mulai banyak daerah-daerah nan menyadari sungguh pentingnya data-data dari wilayah itu untuk bisa dikonsolidasikan dengan BPS. Ini tentu menjadi satu langkah-langkah nan lebih konkret dalam menghadirkan info nan lebih akurat,” ungkapnya.

Untuk proses pemutakhiran DTSEN pada triwulan ke-2 tahun ini, berkah kerja sama Kemensos dan BPS, proses pemutakhiran info bisa dilakukan lebih sigap dari triwulan sebelumnya.

“Sebelumnya, biasanya BPS menyerahkan tanggal 20, sekarang alhamdulillah terima kasih Ibu Kepala BPS, bisa menyerahkan di tanggal 10, awal penyaluran setiap triwulannya. Ini saya berterima kasih, lantaran dengan begitu penyaluran bisa kita lakukan lebih cepat,” kata Gus Ipul.

Di tempat nan sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pihaknya dapat mempercepat proses pemutakhiran 10 hari lebih cepat, berkah kerjasama nan erat dengan Kemensos dan juga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi artinya kerjasama dengan Pak Mensos adalah ground check nan lebih cepat, kemudian dengan Dukcapil, proses rekonsiliasi dengan Dukcapil juga lebih sigap dan lebih tanggap, sehingga kita bisa mempercepat proses pemutakhirannya,” kata Amalia nan didampingi Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Lebih jauh, Amalia juga menjelaskan pembagian tingkat Desil dikarenakan terdapat perbedaan ranking desil pada info nasional, regional (provinsi), dan kabupaten/kota.

“Artinya dalam satu provinsi diurutkan di provinsi itu saja. Sehingga jika orang nan secara nasional, dia adalah misalnya desil 6, jika dia di dalam kota nan kaya banget, jika secara nasional desil 6, di wilayah nan kaya banget, semua kaya, bisa saja dia desilnya 4 alias 3,” jelasnya.

Harapannya melalui perangkingan Desil ini, program support alias intervensi kebijakan nan menggunakan APBN, bisa menggunakan Desil nasional, sementara ketika pemerintah wilayah mau melakukan intervensi menggunakan APBD, maka menggunakan Desil provinsi.

“Kemudian menentukan desil mana nan layak diintervensi oleh APBD adalah kebijakan masing-masing daerah,” kata Amalia.