Kemenkop Perkuat Sinergi Kadiskop Selindo untuk Operasional KDKMP

Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu (13/5). Kegiatan ini melibatkan kepala dinas provinsi serta kabupaten/kota nan membidangi koperasi dari seluruh Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Diketahui, rakornas ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan guna memastikan proses operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melangkah dengan baik.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengapresiasi seluruh support dari pemerintah wilayah dan Kementerian/Lembaga mengenai lainnya sehingga program strategis nasional KDKMP dapat melangkah mulai dari proses pembentukan badan norma hingga tahapan operasionalisasi nan bakal segera dilakukan saat ini.

Ia menegaskan bahwa tanpa support dan keterlibatan semua pihak program ini susah dilakukan sehingga diharapkan konsistensi support tersebut dapat terus dilakukan hingga tahap operasionalisasi.

"Saya mengapresiasi kepada semua Kepala Dinas Koperasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, lantaran kita sukses melaksanakan Instruksi Presiden tentang pembentukan badan norma KDKMP," ujar Ferry dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Adapun tahap pertama peresmian operasionalisasi KDMKP di provinsi Jateng dan Jatim ini bakal dilakukan sebanyak 1.061 unit dimana simbolisasi peresmian nan bakal dilakukan di KDKMP di wilayah Nganjuk Jawa Timur.

Sementara itu, mengenai dengan progres pembangunan KDKMP per hari ini, Rabu (13/5) telah dan sedang dibangun 37.327 unit KDKMP di seluruh Indonesia, dan sebanyak 8.927 unit sudah selesai 100 persen gedung gerai, penyimpanan dan sarana perlengkapan lainnya.

"Keberhasilan KDKMP ini bukan sekadar badan norma alias bangunan, tapi kudu berfaedah menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat," tegas Ferry.

Lebih lanjut, Ferry menyebut bahwa sebagai pedoman payung norma dalam operasionalisasi KDKMP, bakal segera diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) di mana saat ini draft dari Inpres ini telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Dalam draft ini berisi tentang gimana upaya percepatan operasionalisasi KDKMP nan melibatkan lintas sektor Kementerian dan Lembaga.

"Poin-poinnya berisi tentang model bisnisnya, tentang rekrutmen SDM untuk operasionalisasinya, kemudian sistem info manajemen dan lain sebagainya," katanya.

Ferry kembali menegaskan bahwa andaikan 83 ribu KDKMP beraksi dengan baik maka Indonesia bakal menjadi satu-satunya negara dengan jumlah koperasi di desa nan sukses beraksi terbesar dan terbanyak di dunia. Presiden menilai capaian ini sebagai tonggak sejarah pembangunan ekonomi rakyat.

"Keberadaan KDKMP ini, diharapkan dapat memainkan peranan krusial dalam upaya menciptakan simpul perekonomian di desa-desa alias kelurahan. Bahkan secara agregat diharapkan koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi utama nan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional," ucap Ferry.

Selain itu, Ferry menekankan bahwa melalui Rakornas tersebut diperlukannya kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga serta kepala wilayah sehingga proses operasionalisasi dapat melangkah dengan baik. Sinergi ini diyakini bisa mengembalikan koperasi sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi sesuai konstitusi.

"Semoga perjuangan kita ini menjadi langkah besar membangun perekonomian rakyat nan mandiri, kuat, dan sejahtera, serta menjadikan koperasi sebagai soko pembimbing perekonomian nasional," ujar Ferry.

Sebagai informasi, turut datang dalam Rakornas tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Pejabat Eselon I dan II di Kemenkop, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto serta para Kepala Dinas di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah di Indonesia. (prf/ega)