Kemenkeu Kucurkan Anggaran Perlinsos Lebih dari Rp 500 T pada 2026

​Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun 2026 telah mencapai lebih dari Rp 500 triliun.

​Anggaran tersebut dialokasikan untuk beragam program support kepada masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli dan mengurangi nomor kemiskinan.

​Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, menjelaskan anggaran perlinsos disalurkan melalui sejumlah program prioritas, mulai dari support sosial, subsidi energi, hingga support pendidikan.

​“Pemerintah terus menggelontorkan program bansos kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, support pangan pemerintah, danasiwa untuk siswa tidak bisa seperti PIP dan KIP, hingga danasiwa tingkat pascasarjana,” kata Rofyanto dalam aktivitas Konsultasi Publik RUU APBN 2027, Kamis (6/8).

​Menurut Rofyanto, besarnya alokasi anggaran tersebut kudu diiringi dengan pengawasan ketat agar manfaatnya betul-betul diterima oleh masyarakat nan berhak.

​“Tahun 2026 ini anggaran perlinsos mencapai di atas Rp 500 triliun, nomor nan sangat besar. Kami sangat mengharapkan support masyarakat untuk bersama-sama mengontrol penyelenggaraan program bansos ini agar nan menerima betul-betul masyarakat nan membutuhkan,” ungkapnya.

​Dorong Reformasi Subsidi Agar Tepat Sasaran

​Rofyanto menambahkan, pemerintah juga terus mendorong reformasi skema subsidi agar penyalurannya jauh lebih tepat sasaran. Pasalnya, saat ini tetap ditemukan golongan masyarakat bisa nan turut menikmati subsidi, khususnya BBM.

​Skema subsidi terbuka nan selama ini melangkah membikin masyarakat nan mempunyai lebih dari satu kendaraan justru memperoleh akumulasi faedah subsidi lebih besar dibandingkan masyarakat kurang mampu.

​“Oleh lantaran itu, reformasi subsidi dan perlindungan sosial ini sangat krusial agar alokasinya lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tegasnya.

​APBN Sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi

​Dalam kesempatan nan sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, menyampaikan APBN 2027 tetap dirancang untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Government bakal menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan shopping negara bisa mendukung pertumbuhan ekonomi.

​Sudarto menekankan APBN tidak hanya menjalankan kegunaan alokasi dan pengedaran anggaran, tetapi juga bertindak sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

​“APBN mempunyai peran strategis untuk menjalankan kegunaan alokasi dan distribusi, tetapi juga berkedudukan aktif sebagai katalis pertumbuhan melalui program pemerintah, termasuk pemberdayaan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi,” ujar Sudarto.