Kemenkeu: Biodiesel Berpotensi Hemat Impor BBM hingga Rp 100 Triliun

Kementerian Keuangan menilai pemanfaatan biodiesel dapat menjadi salah satu strategi untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menghemat devisa negara. Melalui peningkatan penggunaan bahan bakar nabati, potensi penghematan nan bisa diperoleh diperkirakan mencapai Rp 80 triliun hingga Rp 100 triliun.

Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan, Indonesia tetap berjuntai pada impor BBM lantaran produksi minyak domestik belum bisa memenuhi kebutuhan nasional. Saat ini, kebutuhan BBM mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak nasional baru berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Menurut dia, pemerintah terus mendorong program biodiesel untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Dengan konsumsi diesel nan mencapai sekitar 17 juta hingga 18 juta kiloliter per tahun, peningkatan pemanfaatan biodiesel dinilai dapat mengurangi kebutuhan impor secara signifikan.

“Kebutuhan BBM kita itu, kan, sekitar 1,6 juta barel per hari. Produksi kita hanya sekitar 600 ribuan. Berarti, kan, 1 juta barel per hari itu kudu kita impor. Makanya kemudian pemerintah keluar dengan kebijakan biodiesel, dan juga bioetanol," kata Rofyanto dalam Konsultasi Publik RUU APBN 2027, Kamis (6/8).

"Konsumsi kita itu, diesel, itu, kan, sekitar 17-18 juta kiloliter tahunnya. Katakanlah kita bisa 25 persen pakai biodiesel, itu, kan, berfaedah sekitar 4-5 juta. Kalau misalkan kita pakai biodiesel nan dari CPO, otomatis kita mengurangi impor BBM untuk solar. Itu bisa menghemat nan sangat signifikan. Bisa sampai Rp 80-100 triliunan,” lanjutnya.

Selain memperluas pemanfaatan biodiesel, pemerintah juga bakal mengembangkan bioetanol sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian daya nasional. Langkah tersebut dibarengi dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di desa-desa dan wilayah terpencil untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Di sektor transportasi, pemerintah juga bakal melanjutkan support terhadap penggunaan kendaraan listrik. Insentif untuk mobil listrik tetap diberikan, sementara program konversi sepeda motor berbahan bakar minyak ke motor listrik juga bakal didorong melalui pemberian subsidi.

“Kalau kita mengoptimalkan peran biodiesel, kemudian juga bakal kita galakkan juga bioetanol. Termasuk juga pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di desa-desa, di wilayah terpencil, sehingga mereka bisa mendapatkan listrik, bisa menyalakan lampu di malam hari. Namun juga ini mengurangi ketergantungan kita ke impor BBM. Perkotaan, kan pemerintah juga memberikan insentif untuk mobil listrik, termasuk juga mendorong konversi motor BBM ke motor listrik. Nanti bakal mendapat subsidi dari pemerintah,” ungkapnya.

Pemanfaatan daya terbarukan menjadi salah satu konsentrasi pemerintah dalam penyusunan APBN 2027. Kebijakan tersebut masuk dalam klaster prioritas kemandirian daya nan diarahkan untuk memperkuat ketahanan daya nasional sekaligus mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan akibat tingginya impor minyak.