Kemendagri Perluas Manfaat Aplikasi IKD, Layanan Tanpa Fotokopi KTP

6 hari yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melalui beragam jasa publik memperluas pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemanfaatan ini dinilai bisa meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses jasa bagi masyarakat.

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil, Muhammad Nuh Al Azhar menjelaskan, penerapan IKD telah diuji melalui proyek percontohan dalam program percepatan transformasi digital pemerintah di Kabupaten Banyuwangi.

Hal tersebut disampaikan usai pembukaan aktivitas Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Kependudukan bagi Aparat Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026 Angkatan I di Savero Hotel, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/5).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada program itu, sekitar 351 ribu calon penerima support sosial (bansos) mengakses jasa tanpa menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Verifikasi dilakukan melalui aplikasi IKD berbasis ponsel.

Nuh menyampaikan, bagi masyarakat pada golongan desil 1 hingga 4 nan belum mempunyai perangkat ponsel, jasa tetap diberikan melalui pendekatan teknologi face recognition dengan support pemasok pendamping di lapangan.

Selain sektor support sosial, Nuh menambahkan bahwa pemanfaatan IKD juga telah diterapkan dalam jasa perbankan. Tercatat sekitar 287 ribu masyarakat membuka rekening di Bank BNI tanpa menggunakan fotokopi KTP, melainkan melalui proses verifikasi berbasis IKD.

"Jadi sudah dimulai [pemanfaatan IKD di beragam sektor]," ujar Nuh kepada awak media.

Menurutnya, beragam use case tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan identitas digital mempunyai potensi besar dalam mendukung integrasi jasa publik lintas sektor.

Ke depan, Ditjen Dukcapil bakal terus mendorong pengembangan IKD agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas, tidak hanya dalam pelayanan manajemen kependudukan, tetapi juga pada sektor-sektor strategis lainnya.

Langkah ini diharapkan bisa mempercepat transformasi digital pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik nan lebih efisien, inklusif, dan berbasis data.

(rea/rir)

Add