Kemendagri Minta Tim Pemantauan Identifikasi Akar Masalah Ekonomi Daerah

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Jakarta -

Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir meminta Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di wilayah tidak sekadar memantau dan mengumpulkan data. Tim diminta mengidentifikasi persoalan, menentukan intervensi, serta mengawal penyelesaiannya.

"Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita kudu dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di wilayah itu," ujar Tomsi dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).

Hal tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan pada Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 8% di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tomsi mengatakan tim tersebut bekerja melakukan pemantauan terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kondisi dan karakter masing-masing daerah. Setiap tim mempunyai wilayah tanggung jawab nan kudu dikawal, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Adapun tugas inti tim meliputi koordinasi penyelenggaraan pemantauan sesuai wilayah, pengumpulan info dan info perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Tim juga bertanggung jawab melakukan verifikasi info dan info nan disampaikan pemerintah wilayah (Pemda), serta kajian dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pimpinan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, tim juga diminta mengawal Pemda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sembilan langkah konkret.

Langkah tersebut meliputi percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi APBN, percepatan proyek prasarana pemerintah, pengendalian nilai bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal. Kemudian, ekspansi kesempatan kerja, peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, serta kemudahan perizinan perusahaan.

Dari sembilan langkah tersebut, setiap wilayah diminta menentukan setidaknya tiga langkah nan paling menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. Penentuan prioritas perlu disesuaikan dengan potensi sekaligus persoalan utama nan dihadapi masing-masing daerah.

Karena itu, Tomsi menekankan pendekatan terhadap setiap wilayah tidak dapat diseragamkan. Perbedaan karakteristik, potensi, dan persoalan ekonomi membikin intervensi nan dibutuhkan setiap wilayah juga berbeda.

"Tidak semua wilayah memerlukan obat nan sama. Diagnosis [pasti] berbeda, maka intervensinya juga kudu berbeda-beda. Kalau kita tidak tajam menganalisanya, penyakitnya nggak dapat secara rinci [gambaran masalah dan langkah mengatasinya]," ungkapnya.

Untuk menghasilkan pemeriksaan nan tepat, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah dilibatkan dalam koordinasi antara tim dan Pemda. Keterlibatan BPS diperlukan terutama untuk membantu memastikan info dan info mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi nan disampaikan Pemda betul-betul menggambarkan kondisi di lapangan.

"Tim nan sudah kita corak tadi, ini kan sudah tahu provinsi, kemudian kota, dan kabupaten masing-masing, mempunyai tanggungjawab pengumpulan info dan info mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, setiap kita zoom dengan pemerintah daerah, tolong BPS wilayah itu kudu datang di situ," ungkapnya.

Dengan info nan terverifikasi dan kajian nan lebih tajam, tim diharapkan tidak berakhir pada identifikasi persoalan, tetapi bisa menentukan langkah penyelesaian nan konkret dan mengawal pelaksanaannya di masing-masing daerah.

Tomsi menegaskan keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari kenaikan nomor pertumbuhan semata. Pertumbuhan ekonomi kudu memberikan akibat nyata terhadap kehidupan masyarakat melalui peningkatan investasi, pembuatan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan.

"Pertumbuhan ekonomi nan tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertumbuhan kudu diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan," pungkasnya.

(anl/ega)

Selengkapnya
Sumber Detik News
Detik News