Kejar Produktivitas, Petani Butuh Akses Pembiayaan yang Lebih Terbuka

Jakarta, CNBC Indonesia - Kedaulatan pangan telah menjadi cita-cita nan terus digencarkan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan perihal tersebut, penguatan akses pembiayaan di sektor pertanian kudu dilakukan agar memudahkan para petani dalam meningkatkan produktivitasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti menuturkan, pihaknya mengakui bahwa akses pembiayaan di sektor pertanian tetap dihadapkan oleh beberapa kendala. Terlebih lagi, akibat di sektor pertanian tergolong tinggi lantaran adanya ketergantungan terhadap aspek alam. Sebaliknya, skala upaya petani condong mini dan petani biasanya terkendala pada keterbatasan agunan.

Tantangan seperti ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan. Mengingat, para petani memerlukan support pembiayaan nan tidak sedikit untuk meningkatkan keahlian produktivitasnya.

"Jadi, dengan kita bisa mungkin mengubah pendekatan nan pembiayaan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu nan independen alias berdiri sendiri, tapi juga mendorong pembiayaan nan berbasis rantai nilai di mana petani, off-taker, lembaga keuangan, dan pemerintah berasosiasi dan terhubung dalam satu ekosistem," ungkap dia dalam Coffee Morning dengan tema Securing Indonesia's Food Sovereignty through Value Chain and Financing Amid Global Disruption di Parle, Senayan, ditulis Rabu (29/4/2026).

Widiastuti menambahkan, peran perbankan termasuk Bank DBS Indonesia bakal semakin strategis untuk menjadi enabler pembiayaan berbasis ekosistem. Dalam perihal ini, Bank DBS Indonesia dapat mendorong skema rantai nilai (value chain) dalam pembiayaan berkepanjangan dengan memanfaatkan teknologi digital guna memperluas akses angsuran di sektor pertanian.

Kemenko Pangan juga berambisi adanya skema pembiayaan berbasis akibat nan lebih adaptif, sehingga dapat dimanfaatkan dan didistribusikan secara proporsional melalui instrumen kebijakan dan sistem keuangan.

"Salah satu bentuknya mungkin selain real ada branded finance dan lainnya alias penguatan penguatan penjaminan pemerintah juga menjadi satu instrumen pemerintah nan bisa menjadi satu perhatian itu bisa dilakukan," ucap dia.

Lebih lanjut, Widiastuti menekankan pentingnya menjaga penataan kelembagaan dan penguatan kegunaan koordinasi lembaga berbasis rantai nilai dan standardisasi. Hal ini untuk mempercepat penguatan ekosistem pangan nasional nan handal dalam menghadapi disrupsi global, sehingga pada akhirnya sektor pertanian nan berangkaian langsung dengan pangan mendapat kepercayaan tinggi dari lembaga keuangan.

Tak ketinggalan, Widiastuti kembali menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi beragam tantangan dan disrupsi global. Sejalan dengan itu, pemerintah bakal terus melakukan pendekatan baru nan terintegrasi, inovatif, dan kolaboratif melalui penguatan rantai nilai dan pembiayaan nan inklusif.

"Kita percaya bahwa sinergi nan kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sektor dan lainnya, Indonesia tidak hanya bisa menghadapi tantangan dunia tetapi menjadi kekuatan utama dalam sistem pangan Indonesia dan sistem pangan bumi itu nan kudu kita wujudkan," pungkasnya.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]