Kejar Pemerataan Digital, 31 Ribu Titik Internet Menjangkau Wilayah 3T

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PEMERATAAN akses internet menjadi agenda krusial pembangunan nasional untuk memastikan masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) tidak tertinggal dalam transformasi digital. 

Konektivitas sekarang berkedudukan krusial dalam mendukung pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong agar prasarana internet di wilayah terpencil memberikan akibat nyata bagi masyarakat.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan Bakti telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sekitar 68% berada di sektor pendidikan, 5,89% sektor kesehatan, sementara 19,9% lainnya mencakup instansi pemerintahan, pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, letak usaha, hingga transportasi publik.

“Pembangunan konektivitas di wilayah 3T mulai diarahkan tidak sekadar menghadirkan sinyal, tetapi juga menjadi prasarana dasar bagi pelayanan publik dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Fadhilah di sela aktivitas talkshow Memeratakan Akses Informasi ke Penjuru Negeri, di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan pemanfaatan dan keahlian masyarakat untuk mandiri.

Fadhilah menegaskan Bakti bukan operator telekomunikasi, melainkan agensi nan melakukan dan mengelola pembiayaan. Sementara core network sepenuhnya dimiliki operator seluler.

“Prinsip pembangunan di Bakti seperti kaki meja tenis meja. Ada empat kaki, ialah keberlanjutan masyarakat, kualitas layanan, skalabilitas UMKM, dan keberlanjutan industri. Jangan sampai pemerintah datang justru mematikan lahan komersial,” katanya.

Karena itu, sejak 2024 Bakti menyiapkan strategi keluar alias exit strategy. Wilayah nan telah memenuhi kriteria dan mencapai tingkat kematangan tertentu bakal ditawarkan kepada vendor, operator, dan mitra lain untuk dikelola secara lebih mandiri.

“Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa sigap kami bisa melakukan exit dari letak tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri,” ujarnya.

Untuk menjangkau wilayah nan susah terkoneksi, pemerintah mengandalkan sejumlah prasarana strategis. Satelit Republik Indonesia (Satria-1) berkapasitas 150 Gbps digunakan sejak 2024 untuk menjangkau sekolah, puskesmas, instansi pemerintah hingga pos perbatasan TNI/Polri. Sementara Palapa Ring membentang sepanjang 12.148 kilometer dan melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota nonkomersial di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.

Pemerataan akses diperkuat melalui program Bakti Aksi nan telah menyediakan internet cuma-cuma di lebih dari 31.864 titik jasa publik. Adapun Bakti Sinyal telah membangun BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 titik letak 3T.

Infrastruktur tersebut juga dipadukan dengan program Ekosistem Digital dan Kemitraan BUMDes melalui literasi digital, digitalisasi pariwisata, dan penguatan BUMDesma untuk membuka kesempatan ekonomi berbasis teknologi.

Dampaknya mulai terlihat di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui pemanfaatan internet untuk modernisasi sekolah dan jasa rujukan medis puskesmas. Di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, BTS Bakti membantu mengurangi blank spot, membuka akses komunikasi, sekaligus mendorong ekonomi lokal.

Fadhilah menilai keberlanjutan konektivitas memerlukan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator seluler. Pemerintah juga mendorong model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar pembangunan prasarana digital di wilayah 3T semakin sehat dan berkelanjutan. (H-2)