Kejagung Respons Usulan Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

Motor Listrik MBG((Instagram/@halokrw))

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) merespons usulan motor listrik operasional milik Badan Gizi Nasional (BGN) dihibahkan kepada para guru honorer. Aset kendaraan tersebut saat ini tengah tersangkut dalam pusaran investigasi kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis alias MBG nan dijalankan BGN.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa pihaknya pada prinsipnya tidak menyita seluruh unit motor listrik nan ada. Oleh lantaran itu, Kejagung sekarang menunggu koordinasi dari pihak BGN mengenai rencana pemanfaatan alias penggunaan aset tersebut. "Mungkin hari ini, tapi kami kan tidak sita semua, jadi kami tunggu BGN untuk penggunaannya," ujar Syarief saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2026).

Syarif mengatakan pihaknya tetap bergerak mengamankan peralatan bukti dengan melakukan penyegelan di dua penyimpanan motor listrik, ialah area Cikarang (Bekasi) dan Sentul (Bogor).

Syarief memastikan bahwa proses penyegelan terhadap seluruh penyimpanan penyimpanan motor listrik operasional BGN ditargetkan selesai secara menyeluruh pada hari ini. Langkah ini dilakukan agar kondisi peralatan bukti tetap terjaga selama proses norma berjalan. "Hari ini selesai untuk semuanya," kata Syarief.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik nan sebelumnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada para pembimbing honorer di beragam daerah.

Menurut Yahya, langkah tersebut merupakan solusi nan tepat agar aset nan telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan faedah bagi masyarakat.

"Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut bakal dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," kata Yahya, Jumat (19/6).

Meski mendukung rencana hibah tersebut, Yahya menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG. Ia menilai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan para pengelola dapur dalam menjalankan tugasnya. “Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja," ujar Yahya.

Politikus Partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun info mengenai pengadaan motor listrik tersebut. Kondisi itu, menurutnya, membikin kegunaan pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak dapat melangkah secara optimal.

Selain itu, Yahya menyoroti proses pengadaan nan dinilainya tidak profesional. Ia menyebut perusahaan penyedia kendaraan tidak mempunyai jaringan dealer maupun akomodasi jasa purna jual nan memadai. "Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. nan paling disesalkan harganya di-mark up," ucapnya.

Terlepas dari beragam catatan tersebut, Yahya tetap mendukung pandangan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari nan menginginkan agar motor listrik nan telah dibeli tetap dimanfaatkan lantaran berasal dari anggaran negara.

Sebelumnya, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa motor listrik untuk operasional SPPG dibeli pada masa kepemimpinan sebelumnya dan perlu dimaksimalkan pemanfaatannya. Menurutnya, seluruh aset nan telah dibelanjakan menggunakan duit negara kudu digunakan secara optimal. Namun demikian, BGN bakal terlebih dulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai langkah nan bakal ditempuh.

"Iya. Iya, kelak gini kami bakal meminta info juga ke Kejaksaan ya, lampau poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan hanya bukan hanya motor nih. Semua nan sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6).

Agustina menegaskan bahwa pertimbangan tidak hanya bakal dilakukan terhadap motor listrik, tetapi juga seluruh peralatan dan perangkat nan telah dibeli pada tahun 2025. Langkah tersebut mencakup beragam perangkat teknologi info dan pengadaan lainnya nan sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.

“Tapi poinnya enggak hanya itu tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya nan sudah memang sudah telanjur dibayar (maka) dimaksimalkan," kata dia. (Faj/P-3)