Kejagung: Dadan Cs Terafiliasi Banyak SPPG Penerima Insentif Miliaran

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan semestinya program MBG dikelola oleh yayasan nan terafiliasi dengan sekolah penerima.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Akan tetapi, kata dia, dalam pelaksanaannya banyak SPPG nan ditunjuk lantaran mempunyai hubungan dengan petinggi BGN. Syarief menyebut yayasan itu sejatinya juga tidak mempunyai syarat untuk menjadi mitra SPPG.

"Namun tetap ditunjuk dengan langkah dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka," ujarnya dalam konvensi pers, Rabu (3/6).

Ia menjelaskan tindakan itu dilakukan Dadan berbareng dua eks Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.Yayasan nan terafiliasi dengan tiga orang itu juga menerima duit insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.

"Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS dan Saudara LP," jelasnya.

Akibat perbuatan itu, Syarief mengatakan telah terjadi kerugian finansial negara. Ketiganya juga langsung ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Kejari Jaksel.

Lebih lanjut, Syarief menyebut Dadan bersama-sama Lodewyk dan Sony dalam melakukan proses pengadaan baik peralatan dan jasa di BGN secara melawan norma melakukan intervensi kepada PPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan peralatan dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya mark up nilai pengadaan.

Pengadaan tersebut antara lain, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp1 triliun.

Kemudian pengadaan 32.000 pasang sepatu nan tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up. Lalu pengadaan tablet sekitar 31.000 nan tak sesuai ketentuan dan adanya mark up.

Terakhir pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit nan tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up harga.

"Sehingga terjadi kerugian dalam penyimpangan peralatan pendukung operasional penyelenggaraan MBG," ujarnya.

Syarief berbicara dari perkara dugaan mark up proyek pengadaan ini, negara mengalami kerugian. Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan pasal 604 Juncto pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(dis/wis)

Add