Kebebasan Berkarya Dinilai Harus Diiringi Tanggung Jawab Publik

Masyarakat Papua (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA — Praktisi norma Agus Widjajanto mengatakan kebebasan berkarya kudu diiringi dengan tanggung jawab moral terhadap publik. Hal itu dia sampaikan menyusul polemik movie dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Polemik mengenai movie tersebut perlu disikapi secara objektif dan proporsional dalam kerangka kerakyatan serta kebebasan berekspresi. Karya dokumenter, menurut Agus, sebagai produk independen mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik sosial dan realitas nan dianggap krusial pembuatnya.

Namun, Agus menilai pengedaran movie di luar jalur bioskop komersial dan tanpa proses sensor resmi juga mempunyai akibat dalam ruang publik. “Dalam negara demokratis, karya dokumenter adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan artistik. Tetapi kebebasan itu tetap kudu melangkah berbareng tanggung jawab moral, kecermatan data, dan sensitivitas sosial,” katanya, dikutip Jumat (15/5/2026).

Ia menegaskan kritik tidak selalu absolut betul dan respons terhadap kritik juga tidak otomatis dapat dianggap anti-demokrasi. Karena itu, narasi tanpa sensor nan ramai di media sosial tidak boleh dipahami secara hitam-putih.

Tayangan tanpa sensor berpotensi memunculkan framing nan tidak bertanggung jawab, terutama jika berakibat terhadap opini publik, politik, maupun persoalan hukum. “Demokrasi bukan ruang hitam-putih. Demokrasi adalah ruang perbincangan nan memberi tempat pada kritik, tetapi juga membuka ruang klarifikasi, verifikasi, dan tanggung jawab terhadap fakta, dan tanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan negara sebagai penduduk negara,” katanya.

Agus menambahkan, sebuah movie dokumenter tidak cukup hanya kuat secara sinematografi dan emosional, tetapi juga kudu bisa mempertanggungjawabkan narasi nan dibangun kepada publik.

“Dokumenter bukan sekadar membangun emosi penonton. Dokumenter juga membawa tanggung jawab akademik dan etik, terutama ketika berbincang tentang rumor sensitif seperti Papua, kolonialisme, ketimpangan sosial, dan relasi negara dengan masyarakat, maka kudu berbasis info dan fakta,” tuturnya.