Kebakaran di Tambora dan Kebon Kosong, DPRD Desak Pemprov tak Sekadar Tanggap Darurat

Warga mengais peralatan sisa kebarakan nan menghanguskan pemukiman padat masyarakat di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Selasa (1/6/2026).(MI/Usman Iskandar)

KEBAKARAN menghanguskan sedikitnya 27 rumah di area Krendang, Tambora, Jakarta Barat dan 304 rumah di permukiman area Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat dalam waktu nan berdekatan.

Musibah nan berakibat terhadap 115 kepala family alias sekitar 250 jiwa di Jakarta Barat, 354 KK di Jakarta Pusat 
dinilai menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap penduduk nan tinggal di permukiman padat tetap jauh dari ideal.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak boleh hanya datang saat kebakaran terjadi. 

Menurutnya, penanganan pascakebakaran kudu dibarengi pertimbangan serius terhadap sistem pencegahan nan selama ini dinilai belum bisa menekan tingginya kasus kebakaran di Ibu Kota.

“Saya mengucapkan turut prihatin dan menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah kebakaran nan terjadi,” kata Yani saat dihubungi, Selasa (2/6).

Ia menilai kebakaran di area padat masyarakat terus berulang lantaran akar persoalannya tidak pernah betul-betul diselesaikan. 

Instalasi listrik nan tidak memenuhi standar keselamatan, akses jalan lingkungan nan sempit, hingga minimnya sarana mitigasi kebakaran tetap menjadi persoalan klasik nan berulang setiap tahun.

“Kejadian ini menjadi pengingat bahwa area permukiman padat di Jakarta tetap mempunyai tingkat kerawanan kebakaran nan tinggi. Persoalan-persoalan mendasar seperti instalasi listrik nan tidak standar dan minimnya mitigasi belum tertangani secara optimal,” ujarnya.

Politikus PKS itu meminta Pemprov DKI tidak berakhir pada pengedaran support darurat. Menurutnya, pemerintah kudu memastikan proses pemulihan penduduk melangkah secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan dasar hingga pemulihan tempat tinggal dan arsip manajemen nan lenyap akibat kebakaran.

“Saya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak sigap dan tidak hanya konsentrasi pada penanganan darurat, tetapi juga memastikan pemulihan kehidupan penduduk korban melangkah secara menyeluruh dan manusiawi,” tegasnya.

Yani menyoroti kondisi korban kebakaran nan kerap kudu memperkuat berhari-hari apalagi berminggu-minggu di pengungsian lantaran belum adanya kepastian support kediaman maupun perbaikan rumah. 

Karena itu, dia mendesak Pemprov segera menyiapkan skema support pembaharuan dan kediaman sementara nan layak.

Yani juga menilai kebakaran di Tambora menjadi sirine bagi Pemprov untuk memperkuat sistem pencegahan dan respons kebakaran di wilayah padat penduduk. 

Ia menyoroti pentingnya penambahan pos pemadam kebakaran, pembukaan akses bagi kendaraan damkar, hingga pembentukan relawan kebakaran di tingkat lingkungan.

“Kejadian ini menunjukkan pentingnya penambahan titik pos pemadam, akses mobil damkar, serta training relawan kebakaran di lingkungan padat masyarakat agar penanganan awal dapat lebih sigap dilakukan warga,” ujarnya.

Menurut Yani, tanpa langkah pencegahan nan lebih agresif, kebakaran bakal terus menjadi musibah berulang nan menyantap korban dan menguras anggaran daerah. 

Karena itu, DPRD DKI berjanji bakal mengawal pertimbangan sekaligus penguatan anggaran penanggulangan kebakaran agar tidak hanya berkarakter reaktif.

“Kami di DPRD DKI Jakarta bakal mendorong pengawasan dan penganggaran agar penanganan korban kebakaran tidak berakhir pada support sesaat, tetapi betul-betul menghadirkan rasa kondusif dan perlindungan sosial bagi masyarakat,” pungkasnya. (E-4)