KDM Minta Sekolah Harus Produktif: Anak-anak Riset Tanam Cabai-Buka Kios UMKM

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbincang dengan sejumlah siswa saat meninjau program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). Foto: Abdan Syakura/ANTARA FOTO

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendorong perubahan paradigma pendidikan dengan menekankan pentingnya sekolah sebagai pusat produksi.

Dedi meminta sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada teori, tetapi kudu bisa menghasilkan karya nyata nan berfaedah bagi masyarakat.

“Anak-anak sekolah kudu mulai mengarah pada aspek produksi. Sekolah juga kudu melahirkan hal-hal nan produktif,” kata KDM—sapaan berkawan Dedi Mulyadi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Senin (27/4).

Ia memberikan contoh konkret aktivitas produktif nan dapat dilakukan di lingkungan sekolah, seperti aktivitas pertanian hingga keahlian teknis.

“Di riset itu anak-anak menanam cabe produksi, menanam tomat produksi, anak-anak menekuni perbengkelan produksi,” katanya.

Selain itu, siswa juga didorong untuk mengembangkan upaya mini berbasis kreativitas. Menurutnya, beragam aktivitas seperti membuka gerai UMKM hingga membikin kerajinan dapat menjadi sarana pembelajaran.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi usai menghadiri Sinergi Pentahelix "Kick Off WJES 2026 dan Launching Buku Gaung Eksyar" di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat pada Senin (27/4/2026). Foto: Abisatya/kumparan

“Anak-anak buka gerai UMKM juga produksi, bikin rajutan produksi, bikin mainan produksi, bikin robot produksi,” jelasnya.

Dedi menilai pendekatan ini bakal membentuk karakter berdikari serta meningkatkan keahlian ekonomi generasi muda sejak dini.

Ia juga menekankan pentingnya akses pendidikan nan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama golongan kurang mampu.

“Kebijakannya, sekolah negeri dan swasta bagi masyarakat tidak bisa gratis,” ungkapnya.

Untuk tingkat sekolah dasar, biaya pendidikan disebut telah ditanggung oleh pemerintah wilayah guna mendorong partisipasi sekolah.

“Untuk tingkat SD kan free, sudah ditanggung oleh bupati dan wali kota,” katanya.

Selain itu, pemerintah bakal melakukan pendataan terhadap anak-anak nan tidak berguru agar dapat segera ditangani.

“Nanti anak-anak nan tidak sekolah bakal didatangi abdi negara desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan provinsi agar bisa ikut sekolah,” ujarnya.

Menurut Dedi, langkah ini krusial untuk memastikan tidak ada anak nan tertinggal dalam mendapatkan pendidikan.

Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berambisi dapat menciptakan generasi produktif nan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan