Kasus ISPA Meningkat di 6 Provinsi akibat Karhutla

Kasus ISPA melonjak di 6 provinsi akibat karhutla.(Dok. Antara)

KASUS penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dilaporkan meningkat signifikan di enam provinsi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Wilayah nan terdampak meliputi Jambi, Sumatra Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Agus Jamaludin, mengungkapkan peningkatan kasus paling mencolok terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 3,44%. Dari total 3.874 kasus nan tercatat, sebanyak 41 pasien di antaranya kudu menjalani rawat inap.

Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Barat, di mana sejak 1 Januari hingga 7 Agustus 2026, jumlah kasus ISPA mencapai 165.747. Tren kenaikan di wilayah tersebut mulai terlihat sejak minggu ke-21. Sementara itu, Kalimantan Selatan mencatat 18.423 kasus, disusul peningkatan kasus di Provinsi Riau.

“Untuk masing-masing provinsi, kami sudah memobilisasi tenaga kesehatan cadangan, mulai dari master hingga tenaga kesehatan lingkungan (kesling), dengan total 321 orang,” ujar Agus dalam konvensi pers daring, Rabu (26/8).

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, menjelaskan bahwa asap karhutla mengandung partikel lembut PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik beracun. Kandungan ini memicu gangguan kesehatan singkat namun berat, terutama bagi penderita asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK).

Selain pernapasan, paparan asap juga berisiko menyebabkan iritasi mata dan kulit, serta akibat sistemik seperti peningkatan akibat penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan pekerja luar ruangan menjadi prioritas perlindungan.

Saat ini, tiga wilayah di Sumatra Selatan tetap menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dalam kategori tidak sehat. Secara keseluruhan, diperkirakan terdapat 3.405.489 masyarakat nan terdampak karhutla, sehingga provinsi-provinsi mengenai telah menetapkan status siaga darurat. (Z-10)