Kasatgas MBG Jatim: Puluhan SPPG Setop Operasi Imbas Dana Tak Cair

Surabaya, CNN Indonesia --

Sebanyak 372 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di wilayah Jawa Timur (Jatim) dilaporkan disuspensi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Tak hanya itu, puluhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) terpaksa gulung tikar sementara akibat tersendatnya pencairan anggaran.

Di Kabupaten Ponorogo misalnya, sebanyak 21 SPPG dilaporkan mogok beraksi akibat biaya program nan tak kunjung cair melalui virtual account (VA).

Menanggapi perihal itu, Ketua Satgas MBG Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pihaknya bakal segera melaporkan sengkarut pembayaran ini ke BGN.

"Kalau masalah pembayaran ini sudah pernah terjadi sebelumnya sebagaimana kami sampaikan selalu meneruskan apa nan kita temukan di lapangan kepada BGN agar kemudian bisa menindaklanjuti lantaran kewenangan sepenuhnya tentu di BGN langsung dengan SPPG masing-masing," kata Emil nan juga Wakil Gubernur Jatim saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Selasa (9/6).

Emil menjelaskan, sistem penyaluran biaya sebenarnya dikirim langsung ke rekening virtual account tiap SPPG. Berdasarkan pertimbangan sebelumnya, dia menduga adanya hambatan pemenuhan syarat manajemen nan belum tuntas sehingga memicu mandeknya pencairan.

"Pembayaran ke virtual account-nya masing-masing, tapi dari pengalaman nan kami temukan juga tidak jarang itu ada kaitan dengan persyaratan manajemen nan kemudian diminta oleh BGN untuk dilengkapi," ucapnya.

Kendati demikian, Emil mengatakan pihaknya percaya BGN bakal segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami tetap meyakini bahwa ini persoalan nan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya BGN bakal kemudian menyelesaikan," ujar dia.

Di sisi lain, ancaman keberlanjutan program MBG di Jatim kian berat menyusul pembekuan (suspensi) terhadap 372 SPPG. Ratusan titik tersebut disanksi tegas oleh BGN lantaran kedapatan belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Emil mendesak pengelola SPPG nan dibekukan untuk bergerak sigap melengkapi arsip wajib tersebut dalam tenggat waktu toleransi selama 30 hari.

"Kalau nan disuspen itu kan memang dikarenakan persyaratan SLHS-nya dan IPAL-nya belum terpenuhi melampaui masa toleransi nan diberikan," kata Emil.

Mantan Bupati Trenggalek ini menjamin Pemprov Jatim tidak bakal mempersulit birokrasi publikasi izin. Namun, dia mengingatkan agar aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan tidak boleh dikorbankan demi mengejar sasaran operasional.

"Oleh lantaran itu jika kami di pemerintah, prinsipnya jangan kemudian justru alasannya lantaran pemerintah nan mempersulit. Jangan sampai pemerintah wilayah dianggap mempersulit tapi juga jangan sampai kita kemudian tidak menjaga standar," tegasnya.

Untuk mengatasi halangan ini, Pemprov Jatim terus mengintensifkan koordinasi dengan BGN dan Kantor Pelayanan Program Gizi (KPPG) wilayah Surabaya serta Jember. Namun, hasil rekapitulasi KPPG menunjukkan tetap banyak SPPG nan abai terhadap kelengkapan arsip administratif, termasuk proses publikasi SLHS.

"Tapi rupanya setelah direkapitulasi memang ada hal-hal nan perlu dilengkapi juga oleh masing-masing SPPG jadi, enggak selesai setelah ya daftar permohonan SLHS gitu, enggak kayak gitu," ucap Emil.

Berdasarkan info terbaru Pemprov Jatim, total terdapat 4.400 titik SPPG nan tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, kebanyakan unit sudah berjalan, sementara sisanya tetap dalam fase pembenahan.

"Ada 4.400-an tapi nan beraksi 4.000-an. Ada nan persiapan 400-an," pungkas Emil.

(frd/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]