Karhutla Kepung RI, Menko Polkam hingga Istana Keluarkan Imbauan

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta penduduk untuk berakhir membuka lahan dengan membakar di tengah kebakaran rimba dan lahan (Karhutla) nan meluas.

Ia mengatakan ada dua wilayah nan mempunyai peraturan wilayah (Perda) nan mengizinkan penduduk membuka lahan dengan membakar.

"Tadi memang ada dua provinsi nan mengizinkan untuk membakar lahan untuk kepentingan kebun dengan cara-cara tradisional. Tadi sudah bicara juga bapak gubernurnya siap untuk menjaga itu," kata Djamari di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8).

"Dalam keadaan seperti itu jika perlu dihentikan dulu hukumnya, berakhir dulu, selesai. Kementerian LH juga bakal membikin info kelak untuk itu menghadapi keadaan darurat ini ya," imbuh dia.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto mengatakan dua wilayah nan mempunyai perda itu adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Ia menyebut Kementerian Lingkungan Hidup bakal membikin info agar perda itu tidak berlaku.

"Jadi untuk Kalteng tadi mengatakan pak gubernurnya bakal menunda dulu perda itu. Untuk Kalbar bakal dibicarakan dengan DPRD. Tapi dari kementerian lingkungan hidup bakal membikin info agar perda-perda itu sementara tidak berlaku," kata Suharyanto.

Istana buka suara

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas nan berpotensi menimbulkan kebakaran di tengah angin besar kekeringan El Nino.

"Kami minta dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri ya menghindari melakukan sesuatu nan berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran nan tidak terkendali," kata Pras di kompleks parlemen, Senin (10/8).

Pras menyoroti karhutla di sejumlah wilayah mulai di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, terutama di area Bromo, Jawa Timur.

Pemerintah, kata dia, telah berkoordinasi dengan lintas instansi, mulai dari panglima kodam (Pangdam), Kapolda, Menteri Kehutanan, pemerintah provinsi, hingga BMKG membahas penanganan kasus tersebut.

Menurut Prasetyo, pihaknya dengan berkoordinasi dengan BMKG untuk memulai modifikasi cuaca. Namun, dia bilang, tak semua wilayah bisa dilakukan modifikasi cuaca.

"Hanya memang secara teknis tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor," katanya.

Sejumlah wilayah tengah dilanda kebakaran rimba dan lahan (karhutla), hingga kabut asap dalam beberapa pekan terakhir memasuki musim tandus dan El Nino sejak Juli hingga awal Agustus 2026.

Pemerintah mencatat lebih dari 107 ribu hektare lahan terbakar di Indonesia hingga Agustus ini. Fenomena El Nino memperparah kondisi karhutla. Di sisi lain, pemerintah mencatat ada enam provinsi rawan karhutla, ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

(yoa/thr/dal)

[Gambas:Video CNN]