Karhutla Kalsel, Gubernur dan Kapolda Minta Kades-Lurah Proaktif

Upaya pemadaman karhutla Kalsel.(Dok. Antara)

PEMERINTAH Provinsi dan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan mendorong peran aktif para kepala desa dan lurah untuk membantu penanganan kebakaran rimba dan lahan (Karhutla) nan terus terjadi di wilayah tersebut.

Pada Kamis (15/10/2026), Gubernur dan Forkopimda Kalsel mengumpulkan para kepala desa dan lurah guna mengoptimalkan peran mereka dalam penanganan karhutla. Kegiatan nan melibatkan seluruh lurah dan kepala desa se-Kalsel ini digelar secara luring dan daring di markas Polda Kalsel.

Kapolda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan bahwa keterlibatan aparatur tingkat desa dan kelurahan merupakan bagian krusial dalam membangun langkah penanganan nan lebih optimal, mulai dari tahap pencegahan, mitigasi, hingga pemadaman.

“Ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat nan ada di Kalsel. Sehingga kita membujuk para kepala desa dan lurah untuk bisa membujuk masyarakatnya bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, melakukan upaya-upaya pencegahan, mitigasi, dan menangani kebakaran rimba dan lahan,” ujar Rosyanto.

Menurut Kapolda, karhutla nan telah berjalan lebih dari dua bulan tersebut telah menimbulkan beragam akibat negatif, mulai dari gangguan kesehatan hingga sektor perekonomian. Oleh lantaran itu, penanganannya memerlukan sinergi seluruh komponen masyarakat, termasuk aparatur di tingkat paling bawah.

Persoalan Lahan Terlantar

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Muhidin, menyoroti persoalan lahan terlantar nan dinilai menjadi salah satu pemicu sulitnya pengendalian karhutla. Ia mengusulkan agar lahan nan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dapat ditangani melalui sistem nan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Muhidin menilai, lahan nan dibiarkan terlantar berpotensi menambah beban penanganan kebakaran, terutama ketika pemilik lahan tidak terlibat dalam upaya pemadaman saat api muncul di area mereka. Selama ini, penanganan di lapangan kerap hanya bertumpu pada pemerintah daerah, TNI-Polri, dan relawan.

Dengan support anggaran serta keterlibatan aktif pemerintah desa dan kelurahan, diharapkan upaya pencegahan karhutla dan mitigasi musibah hidrometeorologi di Kalimantan Selatan dapat melangkah secara berkepanjangan dan lebih efektif. (H-3)