Karhutla di Perbatasan Jadi Prioritas, Cegah Asap ke Negara Tetangga

ilustrasi(Antara)

Pemerintah memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah perbatasan guna mencegah kabut asap melintasi negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, sejak awal tahun hingga April 2026, upaya pemadaman difokuskan di sejumlah wilayah dengan tingkat kemunculan titik panas (hotspot) tinggi, terutama di Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat.

“Wilayah-wilayah ini menjadi perhatian utama lantaran berdekatan dengan negara tetangga. Kita berupaya keras agar asap tidak melintasi pemisah negara,” ujar Rohmat dalam aktivitas berjudul Aksi Generasi Muda Mencegah Karhutla nan diselenggarakan secara virtual, Rabu (8/4). 

Menurutnya, asap lintas pemisah bukan hanya berakibat pada kesehatan dan aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara, tetapi juga menyangkut reputasi Indonesia di tingkat global.

Adapun, berasas proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim tandus 2026 diperkirakan datang lebih awal, mulai April dan berjalan hingga Oktober. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kekeringan dan memperbesar akibat karhutla. Selain itu, Indonesia saat ini berpotensi mengalami penguatan kejadian El Nino pada pertengahan hingga akhir tahun. Situasi tersebut dapat memperparah kondisi lahan nan kering dan mudah terbakar.

Rohmat mengingatkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan kebakaran rimba dan lahan dapat terjadi secara masif hingga menimbulkan kabut asap lintas negara. Peristiwa serupa terjadi pada 2015 dan 2019 nan menghanguskan jutaan hektare lahan.

Meski demikian, pemerintah menyatakan keberhasilan menekan luas karhutla dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, luas lahan terbakar tercatat sekitar 300 ribu hektare, turun signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Upaya pengendalian dilakukan melalui kerjasama lintas sektor, melibatkan TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, serta Manggala Agni dan masyarakat peduli api. Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan melalui pemantauan hotspot berbasis teknologi, patroli terpadu, serta sistem peringatan dini. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan langkah membakar, nan tetap menjadi salah satu penyebab utama karhutla.

“Pencegahan kudu menjadi konsentrasi utama. Jangan sampai api membesar baru kita bertindak,” kata Rohmat.

Ia menegaskan, pengendalian karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, terutama di wilayah rawan dan perbatasan. (E-3)