Kapolri Hadiri Rakernis Reskrim: Jadi Upaya Penguatan SDM dan Profesionalisme

Penguatan sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme dalam penegakan norma menjadi salah satu poin nan ditekankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reserse Kriminal (Reskrim) Polri.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reskrim Polri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/5).

Sigit mengatakan, Rakernis menjadi bagian dari upaya Bareskrim dan jejeran untuk meningkatkan kualitas penegakan norma di tengah tantangan kejahatan nan semakin kompleks.

“Rakernis kali ini adalah bagian dari upaya dari Bareskrim dan jejeran untuk terus meningkatkan profesionalisme dengan penguatan kualitas dan keahlian SDM,” kata Sigit.

Menurutnya, penguatan SDM kudu dibarengi dengan peningkatan kerjasama dan sinergi antaraparat penegak norma agar penegakan norma melangkah optimal sesuai kebijakan pemerintah.

“Di satu sisi, tentunya kita juga kudu meningkatkan kerjasama dan sinergisitas antar para penegak norma untuk bisa melaksanakan penegakan norma secara optimal sesuai dengan apa nan menjadi kebijakan Bapak Presiden, khususnya menghadapi program-program rencana kerja pemerintah,” ujarnya.

Sigit mengatakan, situasi dunia saat ini turut memunculkan celah-celah kejahatan baru nan kudu diantisipasi bersama.

“Di sisi lain juga kita menghadapi situasi dunia nan tentunya juga berakibat terhadap situasi di dalam negeri dan tentunya ini juga memunculkan celah-celah norma baru nan tentunya kudu kita antisipasi bersama,” ucap dia.

Ia juga menyoroti perkembangan kejahatan transnasional nan terus mencari modus operandi baru melalui perkembangan teknologi digital.

“Di satu sisi juga gimana kita terus mengikuti perkembangan kejahatan-kejahatan transnasional nan tentu terus berkembang untuk mencari celah-celah untuk melakukan modus-modus operandi kejahatan baru. Tentunya ini nan menjadi perhatian kita bersama,” tutur Sigit.

Sigit juga menyinggung mengenai KUHP dan KUHAP baru nan dinilai memerlukan penyesuaian paradigma penegakan hukum, termasuk penerapan restorative justice.

“Tentunya angan kita semua, kami semua, bisa bekerja sama dengan seluruh APH (Aparat Penegak Hukum) untuk bisa memberikan angan baru mengenai dengan paradigma KUHP dan KUHAP nan baru nan tentunya banyak memberikan ruang keadilan restoratif di semua tingkatan, tidak hanya sekadar atributif, dan semuanya ini tentunya perlu dipahami oleh seluruh anggota,” jelasnya.

Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid nan turut datang dalam Rakernis tersebut mengapresiasi langkah Polri dalam memperkuat keamanan ruang digital.Menurutnya, kerja sama antara Kemkomdigi dan Polri sangat membantu dalam menghadapi beragam kejahatan berbasis digital.

Ia menyebut beragam corak kejahatan saat ini semakin banyak memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, sehingga dibutuhkan terobosan baru dalam penanganannya.

“Tadi nan disampaikan Pak Kapolri bahwa kejahatan-kejahatan saat ini tentu bercampur alias menggunakan modus-modus nan menggunakan digitalisasi dan juga teknologi,” ujar Meutya.

Ke depan, kata Meutya, pemerintah berambisi kerja sama lintas lembaga semakin diperkuat, terutama dalam menangani gambling online, penipuan digital, serta kejahatan nan menyasar anak-anak dan golongan rentan.

“Dan ke depan kita harapkan tentu kerja sama dalam program-program nan menjadi atensi Bapak Presiden, termasuk di antaranya gambling online, kemudian scam, dan kejahatan-kejahatan lain apalagi nan menyasar anak-anak dan kaum rentan,” tutupnya.