Kantor Tito Karnavian Sentil Pemda Gara-Gara "Mangkir" Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperingatkan para kepada kepala wilayah nan tidak melakukan upaya konkret dalam mengendalikan nilai pangan agar inflasi di wilayah tidak meninggi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir mengungkapkan, baru 12 pemerintah wilayah (pemda) nan sudah melakukan upaya konkret untuk mengendalikan nilai pangan baik menggelar operasi pasar, sidak pasar, dan lain-lainnya.

"Kami sudah memandang langsung ya kabupaten/kota nan mengalami kenaikan nilai pangan. Kemudian, saya mau menayangkan kabupaten/kota nan tidak hanya datang pada saat rapat inflasi, mendengar, tetapi tidak action. Baru 12 pemerintah wilayah nan sudah melakukan upaya-upaya konkret, walaupun hasilnya belum maksimal, namun upayanya sudah dilakukan," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, ditayangkan kanal Youtube Kemendagri, Senin (27/4/2026).

Dari 12 pemda tersebut, ada Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Boalemo.

Tomsi melanjutkan, ada 40 pemda nan sudah melakukan upaya konkret sebagian ialah terdiri atas empat sampai lima upaya konkret dalam mengendalikan nilai pangan.

"Kemudian, 40 Pemda nan melakukan 4 sampai dengan 5 item upaya konkret. Ini mulai dari Kota Banda Aceh, sampai dengan Kota Gorontalo. Ya, walaupun Kota Gorontalo tercatat beberapa bahan pokok tetap harganya tinggi, tapi saya tetap ucapkan terima kasih," lanjut Tomsi.

Namun, tetap ada 321 pemda nan belum sama sekali melakukan upaya pengendalian nilai pangan, di mana dari 321 pemda tersebut, juga ada di Pulau Jawa.

"Ada daerah-daerah nan tidak melaksanakan sama sekali. Ada 321 pemda nan belum sama sekali melakukan upaya apapun, baik melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar, upaya informasikan ke pemasok agar tidak menahan barang. kerjasama dengan wilayah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, melaksanakan aktivitas menanam, merealisasikan support melalui BTT, dan support transportasi dari APBD," jelasnya.

Ia pun menegaskan agar 321 pemda segera melakukan upaya dalam mengendalikan nilai pangan dan terus melaporkan kepada Kemendagri atas kondisi nilai pangan di daerahnya.

"Saya minta agar memandang dan merasa, jangan hanya hadir-hadir-hadir di rapat inflasi, tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak melakukan sama sekali. Keberadaan kita tentunya berupaya sekeras-kerasnya untuk kemakmuran daripada masyarakat kita, khususnya nan menjadi tanggung jawab kita di wilayah masing-masing. Sekali lagi, jika tidak berbuat, saya katakan tidak berbuat, terus jika merasa melakukan tapi tidak melaporkan, ya salahnya sendiri, kenapa tidak laporan, gitu lho. Kalau memang berbuat, ya lapor, ada kegiatannya," tegasnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]