Kaji Skema Penyaluran MBG di Daerah Rawan Konflik, BGN Akan Libatkan TNI-Polri

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono tengah mengkaji sistem penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi penerima faedah nan tinggal di wilayah rawan konflik, termasuk di Papua. Menurutnya, seluruh anak Indonesia, termasuk nan berada di wilayah susah dan membutuhkan, kudu tetap mendapatkan akses perbaikan gizi.

Sudaryono mengatakan, BGN telah melakukan sejumlah proyek percontohan alias piloting untuk menjangkau anak-anak di wilayah rawan konflik. Program tersebut dijalankan bekerja sama dengan TNI dan Polri dengan memanfaatkan akomodasi nan tersedia di lokasi, termasuk gereja.

"Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya ya, ada beberapa piloting nan sudah kita lakukan bekerja sama dengan jejeran TNI dan Polri menggunakan akomodasi nan ada, seperti gereja dan lain-lain. Karena anak-anak di mana pun di Indonesia, khususnya anak-anak nan memang memerlukan di daerah-daerah rawan bentrok dan daerah-daerah nan jauh, itu juga kudu mendapatkan akses perbaikan gizi nan memang mereka sangat memerlukan itu," kata Sudaryono dalam konvensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Selain membahas penyaluran MBG di wilayah rawan konflik, Sudaryono juga menyinggung upaya ekspansi jasa program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut dia, Papua bukan satu-satunya wilayah nan menjadi perhatian pemerintah dalam penguatan jasa gizi.

Ia menyebut sejumlah wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku juga masuk dalam pemetaan BGN untuk mendapatkan perhatian lebih dalam penyelenggaraan program MBG.

"Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya. Kita mau perbaiki ke situ ya. Kita mau perbaiki nan memang krusial dan genting kudu diperbaiki," ujarnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.