Johan Rosihan Minta Setop Impor Bawang Putih: Kita Pernah Swasembada

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong pemerintah untuk segera menghentikan ketergantungan impor bawang putih dan menargetkan kembali swasembada nasional. Hal ini disampaikan dalam kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI berbareng ketua dan jejeran anggota.

Sebelum obrolan teknis, Komisi IV DPR RI menyampaikan pernyataan berbareng mengenai komitmen menghentikan impor bawang putih secara berjenjang dan terukur, sekaligus memperkuat produksi dalam negeri. Seruan 'Bawang Putih...Stop Impor, Swasembada' menjadi pesan utama dalam agenda tersebut.

Johan mengatakan Indonesia sebenarnya pernah mencapai swasembada bawang putih pada era 1990-an dengan salah satu sentra di Sembalun Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai capaian tersebut bukan perihal nan mustahil untuk diraih kembali, meski saat ini ekosistem produksi melemah akibat kekuasaan impor.

"Kita pernah swasembada. Artinya ini sangat mungkin kita capai kembali. Tapi hari ini kita kehilangan ekosistemnya, lantaran impor terlalu dominan dan petani tidak mendapatkan perlindungan nan cukup," ujar Johan dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

Ia menilai masuknya bawang putih impor nan tidak terkendali, terutama saat musim panen, menjadi aspek nan menekan nilai di tingkat petani dan menurunkan minat budidaya.

Selain itu, Johan juga menyoroti perlunya pertimbangan kebijakan, termasuk penerapan tanggungjawab tanam bagi importir nan dinilai belum memberikan akibat signifikan terhadap peningkatan produksi nasional.

Menurutnya, penguatan sektor hulu melalui penyediaan bibit unggul, peningkatan produktivitas, serta pembangunan area sentra produksi nan terintegrasi dengan pasar menjadi kunci keberhasilan.

"Kalau kita serius membangun dari hulu sampai hilir dan berani mengendalikan impor, saya percaya swasembada bawang putih bisa kita capai kembali," tuturnya.

Komisi IV DPR RI pun memastikan bakal terus mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak pada petani dan memperkuat kemandirian pangan nasional.

(akd/ega)