Jika Harga Pertalite Naik Rp1.000, Penghematan Bisa Tambah Rp30 Triliun dan Redam Defisit APBN

Opsi meningkatkan nilai BBM subsidi mulai diperlukan untuk menutup defisit. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk tidak meningkatkan nilai BBM subsidi dan nonsubsidi pada April 2026, dengan pertimbangan menjaga daya beli masyarakat. Meski tekanan terhadap APBN sangat besar akibat lonjakan nilai minyak mentah bumi sebagai akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Menurut Peneliti Ekonomi Great Institute, Adrian Nalendra Perwira, sebenarnya ada opsi lain selain WFH dan pemangkasan MBG menjadi lima hari untuk menjaga defisit APBN agar tidak melebar lebih dari 3%. Salah satu opsinya adalah meningkatkan nilai BBM subsidi.

"Opsi meningkatkan nilai BBM subsidi mulai diperlukan untuk menutup defisit. Kenaikan nilai pertalite sebesar Rp1.000 per liter dan solar sebesar Rp500 per liter diproyeksikan memberikan tambahan penghematan bersih sebesar Rp25,5–Rp30,9 triliun," ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Namun, berbarengan dengan kenaikan nilai BBM, pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian kebijakan daya nan disertai kompensasi sosial nan memadai bagi golongan rentan. Dari sisi efisiensi anggaran, jumlahnya sudah kudu mencapai sekitar Rp125–130 triliun untuk menghindari defisit fiskal di atas 3% PDB.

"Dari sisi institusi, pemerintah perlu mempersiapkan pembentukan tiga satgas dan rancangan escape clause fiskal,” tutur Adrian.

Dirinya juga menilai sedikitnya ada tiga struktur respons nan perlu mulai disiapkan sejak skenario menengah. Pertama, Satgas Reformasi Utang, untuk mengelola akibat tenor, rollover, biaya bunga, dan komposisi pembiayaan. Kedua, Satgas Reformasi Penerimaan Negara, untuk mengejar sumber-sumber penerimaan nan selama ini belum tertangkap optimal, termasuk shortfall akibat under-reporting, under-invoicing, dan aktivitas dalam shadow economy.

Ketiga, Satgas Credit Rating, nan bekerja menjaga komunikasi nan cepat, rules-based, dan konsisten dengan penanammodal maupun lembaga pemeringkat.

Menurut Adrian, satgas credit rating justru perlu dipercepat lantaran pembicaraan apa pun mengenai defisit di atas 3% bakal sangat mudah dibaca pasar sebagai slippage jika tidak disertai narasi nan jelas, trigger nan tegas, lama nan terbatas, dan exit strategy nan kredibel. Dalam konteks itu, pemerintah perlu mulai menyusun proyeksi peningkatan penerimaan negara dan strategi pengelolaan utang lima tahun ke depan nan prudent, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan fondasi seperti itu, ruang obrolan mengenai pemisah psikologis defisit fiskal 3% PDB di masa depan tidak bakal dibaca sebagai pelonggaran disiplin, melainkan sebagai bagian dari kerangka kontinjensi nan terukur. Adrian menekankan bahwa kredibilitas fiskal ke depan tidak cukup dijaga hanya dengan menahan nomor defisit di atas kertas.

“Yang kudu diyakinkan kepada pasar dan lembaga pemeringkat bukan hanya bahwa pemerintah mau disiplin, tetapi bahwa pemerintah punya peta jalan nan masuk logika untuk meningkatkan penerimaan, mengelola utang, dan kembali ke jalur konsolidasi,” kata Adrian.